MADIUN – Wali Kota Madiun Sugeng Rismianto berharap pejabat aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Madiun segera move on. Artinya, langsung tancap gas dan tidak terbebani masa lalu. Apalagi berbagai upaya pencegahan tindak korupsi gencar dilakukan. Selain pendampingan dari deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemkot juga membentuk tim pengawasan dan meminimalkan langkah tatap muka dalam setiap penggunaan duit APBD. ‘’Semua kegiatan pengadaan saya instruksikan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Selama mengacu pada LPSE ini tidak perlu khawatir,’’ kata Wali Kota disela pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi di gedung diklat, Rabu (25/10).

Pelaksanaan, kata beliau, juga dalam pengawasan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Setiap kendala dapat dikonsultasikan. Tim bakal memberikan pengarahan. Selain itu, pelaksanaan penggunaan APBD juga sudah berbasis elektronik kini. Mulai perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting), hingga sistem dalam pemerintahannya. Salah satunya pelayanan perijinan berbasis online. Tak heran, intensitas tatap muka semakin minim kini. ‘’Tidak perlu harus ketemu saya. Semua saja kepada rekanan untuk mengikuti prosedur melalui sistem berbasis elektronik yang sudah disediakan,’’ tegasnya sembari menyebut celah korupsi semakin sulit kini.

Baca juga:   Jangan Asal Sebar Informasi, Ancaman Pidana 20 Tahun Menanti

Pihaknya sengaja menggandeng berbagai instansi terkait. Seperti sosialisasi pencegahan deputi pencegahan KPK di gedung diklat. Walikota berharap sosialisasi dimanfaatkan maksimal. Kendala yang ditemui agar dikonsultasikan. Termasuk aturan-aturan yang belum dimengerti. Walikota menegaskan sudah melakukan yang terbaik. Segala proses dilakukan secara transparan. ‘’Serapan yang tidak maksimal akan berpengaruh pada masyarakat. Ini tidak boleh terjadi,’’ ungkap beliau.

Walikota tak membantah penyerapan APBD tahun ini belum maksimal. Baru menyentuh 59 persen. Namun, itu terjadi secara nasional. Bahkan, penyerapan terbaik dari seluruh daerah baru menyentuh 68 persen. Yakni, Kabupaten Ciamis. Itu, kata dia, memang disayangkan Presiden Jokowi saat pertemuan beberapa waktu lalu. Namun, Walikota optimis penyerapan bakal optimal hingga akhir tahun nanti. ‘’Yang sudah dalam perencanaan ini digenjot terus. Kami akan terus lakukan monitoring progres penyerapan setiap OPD,’’ tegasnya.