MADIUN – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Madiun tidak dapat sembarangan menerima tunjangan ke depan. Sebab, besaran tunjangan yang diberikan berdasar kinerja. Pun, pelaporan berbasis e-kinerja. Artinya, semakin ketat kini lantaran berbasis eletronik. ‘’Jadi nanti tunjangan yang didapat tidak asal diberi. Tetapi cerminan dari kinerja masing-masing individu,’’ kata ketua tim konsultan e-kinerja untuk Pemkot Madiun Nuri Herawati saat sosialisasi di ruang 13, Kamis (26/10).

ASN, kata dia, wajib melaporkan kegiatan yang dikerjakan dalam satu hari kerja. Kegiatan yang dilaporkan wajib berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Paling tidak wajib berkaitan dengan pekerjaan kedinasan. Mulai hal rutin maupun yang kondisional. Begitu juga dengan tugas yang diberikan atasan. Nuri menyebut tugas menyiapkan berkas hingga membawakan makanan dan minuman boleh dimasukkan. ‘’ASN boleh menuliskan apa saja yang dia kerjakan. Setiap kegiatan terdapat poin tersendiri dan akan diakumulasi setiap bulan,’’ terangnya sembari menyebut aplikasi secara otomatis menolak jika pelaporan selama jam kerja.

Kendati begitu, pelaporan juga tidak dapat asal. Setiap kegiatan yang dimasukkan belum tentu mendapatkan poin. Butuh persetujuan dari pimpinan terdekat. Artinya, pegawai staf mendapat persetujuan kepala seksi (kasi) dan seterusnya. Pun, pimpinan juga tidak dapat sembarangan memberikan persetujuan. Sebab, bakal terlihat. Nuri menyebut terdapat auditor yang memeriksa. Auditor kebanyakan dari Inspektorat. Tentu saja, sanksi menanti jika ada kecurangan. ‘’Di beberapa daerah yang sudah menerapkan e-kinerja, pernah terjadi tingkat persetujuan 100 persen. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada ketidaksesuain. Tunjangan untuk satu OPD tersebut tidak jadi diberikan,’’ ujarnya mencontohkan.

Baca juga:   Tak Ada Alasan Tidak Bayar Pajak, Gubernur Khofifah Luncurkan 30 Mobil Samsat Cettar

Kota Madiun, lanjutnya, cukup belakangan menerapkan tambahan tunjangan ini. Beberapa daerah lain sudah lebih dulu menerapkan. Namun, Kota Madiun cukup cepat dalam prosesnya. Pengajuan baru Juni lalu. Namun, ditargetkan mulai Desember mendatang. Nuri menyebut belum ada yang secepat Kota Madiun. ‘’Tambahan tunjangan ini sudah menjadi hal umum. Bahkan, sudah mendapat persetujuan KPK. Jadi tidak masalah,’’ ungkapnya.

Sekda Kota Madiun Maidi menyebut penerapan e-kinerja ini sebagai salah satu langkah pencegahan tindak korupsi. Sebab, minimnya penghasilan ASN merupakan salah satu indikator melakukan rasuah. Apalagi, beban kerja ASN semakin meningkat. Sebaliknya, penghasilan yang didapat tidak sebanding. ASN, lanjutnya, diharap tidak tergiur tawaran oknum yang tidak bertanggungjawab dengan adanya tambahan tunjangan ini. ‘’Tambahan yang di dapat juga transparan jadi tidak perlu lagi saling iri,’’ tutur beliau.