Pemkot Madiun Terapkan E-kinerja, ASN Tidak Dapat Sembarangan Mendapat Tunjangan

Di Posting Oleh madiuntoday

26 Oktober 2017


MADIUN – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Madiun tidak dapat sembarangan menerima tunjangan ke depan. Sebab, besaran tunjangan yang diberikan berdasar kinerja. Pun, pelaporan berbasis e-kinerja. Artinya, semakin ketat kini lantaran berbasis eletronik. ‘’Jadi nanti tunjangan yang didapat tidak asal diberi. Tetapi cerminan dari kinerja masing-masing individu,’’ kata ketua tim konsultan e-kinerja untuk Pemkot Madiun Nuri Herawati saat sosialisasi di ruang 13, Kamis (26/10).

ASN, kata dia, wajib melaporkan kegiatan yang dikerjakan dalam satu hari kerja. Kegiatan yang dilaporkan wajib berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Paling tidak wajib berkaitan dengan pekerjaan kedinasan. Mulai hal rutin maupun yang kondisional. Begitu juga dengan tugas yang diberikan atasan. Nuri menyebut tugas menyiapkan berkas hingga membawakan makanan dan minuman boleh dimasukkan. ‘’ASN boleh menuliskan apa saja yang dia kerjakan. Setiap kegiatan terdapat poin tersendiri dan akan diakumulasi setiap bulan,’’ terangnya sembari menyebut aplikasi secara otomatis menolak jika pelaporan selama jam kerja.

Kendati begitu, pelaporan juga tidak dapat asal. Setiap kegiatan yang dimasukkan belum tentu mendapatkan poin. Butuh persetujuan dari pimpinan terdekat. Artinya, pegawai staf mendapat persetujuan kepala seksi (kasi) dan seterusnya. Pun, pimpinan juga tidak dapat sembarangan memberikan persetujuan. Sebab, bakal terlihat. Nuri menyebut terdapat auditor yang memeriksa. Auditor kebanyakan dari Inspektorat. Tentu saja, sanksi menanti jika ada kecurangan. ‘’Di beberapa daerah yang sudah menerapkan e-kinerja, pernah terjadi tingkat persetujuan 100 persen. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada ketidaksesuain. Tunjangan untuk satu OPD tersebut tidak jadi diberikan,’’ ujarnya mencontohkan.

Kota Madiun, lanjutnya, cukup belakangan menerapkan tambahan tunjangan ini. Beberapa daerah lain sudah lebih dulu menerapkan. Namun, Kota Madiun cukup cepat dalam prosesnya. Pengajuan baru Juni lalu. Namun, ditargetkan mulai Desember mendatang. Nuri menyebut belum ada yang secepat Kota Madiun. ‘’Tambahan tunjangan ini sudah menjadi hal umum. Bahkan, sudah mendapat persetujuan KPK. Jadi tidak masalah,’’ ungkapnya.

Sekda Kota Madiun Maidi menyebut penerapan e-kinerja ini sebagai salah satu langkah pencegahan tindak korupsi. Sebab, minimnya penghasilan ASN merupakan salah satu indikator melakukan rasuah. Apalagi, beban kerja ASN semakin meningkat. Sebaliknya, penghasilan yang didapat tidak sebanding. ASN, lanjutnya, diharap tidak tergiur tawaran oknum yang tidak bertanggungjawab dengan adanya tambahan tunjangan ini. ‘’Tambahan yang di dapat juga transparan jadi tidak perlu lagi saling iri,’’ tutur beliau.

Artikel Terkait

10 Rumah Aman Jadi Aplikasi Berbasi AI Guna Perangi Covid-19

10 Rumah Aman Jadi Aplikasi Berbasi AI Guna Perangi Covid-19

MADIUN- Perang melawan penyebaran virus korona (Covid-19) terus digaungkan. Teranyar, pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan aplikasi 10 Rumah Aman yang dirancang secara...

Waspada Penyebaran Korona, Terminal dan Stasiun Sediakan Posko Covid-19

Waspada Penyebaran Korona, Terminal dan Stasiun Sediakan Posko Covid-19

MADIUN – Sebagai salah satu pintu keluar-masuk masyarakat dari berbagai daerah, stasiun dan terminal menerapkan prosedur pengamanan terkait penanggulangan penyebaran Virus Korona. Yakni, dengan mendirikan Posko Covid-19. Hal ini seperti tampak di Stasiun Madiun dan...

Don`t copy text!