MADIUN – Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Madiun bekerja dengan cermat dan sesuai perencanaan. Ini agar di 2018 mendatang, penilaian terhadap kinerja keuangan Pemkot Madiun di 2017 bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Permintaan Sekda Maidi ini cukup beralasan sebab pada 2017 ini, Pemkot Madiun harus puas dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Kementerian Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Penghargaan itu diterima langsung Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto di gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Rabu (1/11/2017).

Maidi menyebut, ada sejumlah hal yang menyebabkan Pemkot Madiun mendapatkan WDP.Salah satunya adalah kesalahan Peraturan Walikota (Perwali) pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Terdapat selisih antara modal awal dengan realisasinya. Hal ini menjadi temuan BPK.

Baca juga:   Jaga Tradisi, Dirjen Perhubungan Gelar Festival Balon Udara

“Madiun tidak dapat WTP karena ada kesalahan perwali di Aneka Usaha. Karena selisih itulah kita dianggap tidak cermat. Tapi sekarang perwali sudah kita rubah, kita kembalikan, karena rekomendasinya itu,” ungkap Maidi, Kamis (2/11/2017).

Terkait predikat WDP, BPK memberikan beberapa catatan ke Pemkot Madiun terkait proyek pembangunan yang dilaksanakan. Kendati demikian, sekda mengaku, pemkot telah menindaklanjuti semua, terutama yang melibatkan pihak ketiga.

Tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga spesifikasi dalam mengerjakan proyek fisik agar tidak merugikan keuangan negara. Pemkot Madiun juga akan memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan untuk menciptakan good and clean governance.