MADIUN – Pemkot Madiun genjot pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda). Setidaknya tujuh raperda wajib klir dalam minggu ini. Pembahasan sengaja digenjot mengingat pentingnya raperda.

‘’Raperda bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau ditunda-tunda masyarakat juga yang dirugikan,’’ kata Asisten Pemerintah dan Pembangunan R Andriono Waskito Murti, saat rapat pembahasan di ruang 13, Selasa (7/11) malam.

Tujuh raperda itu di antaranya, raperda pendidikan tentang wajib belajar (wajar) 12 tahun, raperda retribusi kekayaan daerah, raperda rumah kos dan pemondokan, raperda pengelolaan terminal, raperda manajemen lalu lintas, raperda kepariwisataan, dan raperda perubahan pemberian nama jalan. Kendati cukup banyak, Andriono optimis pembahasan selesai sesuai jadwal. Sebab, kebanyakan bukan perda baru. Namu, hanya perubahan. Pun, itu lantaran perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintahan Kota Madiun awal tahun lalu.

‘’Beberapa perda harus diubah judulnya karena SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru. Dua lainnya perda baru. Selebihnya, hanya perubahan atas perda lama,’’ terangnya.

Baca juga:   Pertigaan Dr Soetomo-Perempatan Jalan Bali Tanpa Traffic Light, Begini Skema Rekayasa Lalinnya

Kendati begitu, bukan berarti pembahasan asal-asalan. Pembahasan tetap serius. Apalagi terdapat perubahan sejumlah pasal di dalam raperda yang dibahas. Pun, ada yang ditambah. Ada pula yang dihilangkan lantaran dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Beberapa lainnya hanya butuh penyesuaian secara redaksional. Rapat, kata dia, bakal intens dilaksanakan pada OPD masing-masing. Pihaknya menargetkan rapaerda sudah masuk bagian hukum besok.

‘’Besok sudah harus masuk bagian hukum karena Senin lusa kami masukkan DPRD untuk pembahasan selanjutnya. Kalau bisa selesai lebih cepat mengapa harus ditunda,’’ tegasnya.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Madiun Budi Waluyo menyebut ada 26 raperda yang dibahas tahun ini. 19 di antaranya sudah berada di atas mejanya. Artinya, pembahasan ditingkat OPD sudah klir. Pihaknya berencana memasukkan semua perda ke meja dewan bersamaan, Senin (13/11). Dia menyebut pembahasan cukup cepat lantaran kebanyakan hanya perubahan atas perda lama.

‘’Prinsipnya, pembahasan sengaja dipercepat agar segera tuntas,’’ ungkapnya