MADIUN – Dinas Perhubungan Kota Madiun terus berupaya membuat pola penyelesaian persoalan antara ojek konvensional dan ojek online yang mengemuka akhir-akhir ini. Salah satunya, pelaku ojek konvensional bisa menerima keberadaan ojek online.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Ansar Rasidi mengatakan, setelah rapat dengar pendapat dengan pihak DPRD Kota Madiun, pelaku ojek konvensional, pelaku ojek online, pelaku taksi konvensional dan pelaku taksi online di gedung DPRD Kota Madiun pada Selasa (7/11/2017) lalu, pihaknya sebagai leading sector mulai menyusun konsep penyelesaian dari persoalan antar pelaku transportasi tersebut.

Dalam sepekan ke depan, para pihak tersebut akan diajak duduk bersama untuk membuat kesepakatan. Ada sejumlah hal yang menjadi gambaran dari penyelesaian ‘ketegangan’ antara pelaku usaha transportasi umum itu.

“Yang pertama, ojek konvensional bisa menerima dulu keberadaan ojek online. Secara eksplisit (nyata) sebenarnya hal ini sudah ada (ada sikap menerima). Sebab mereka tidak menyatakan tidak setuju tapi juga tidak menyatakan tidak setuju,” ungkap Ansar, Rabu (8/11/2017).

 

Diterangkannya, soal penurunan pendapatan dari para tukang ojek, sebenarnya pasti terjadi. Sebab saat in semakin banyak moda trasportasi yang menjadi pilihan masyarakat. Semakin banyak warga yang memiliki kendaraan pribadi, roda dua maupun roda empat, akibat peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu penyebabnya.
“Konsep berikutnya adalah zonasi atau pembagian wilayah,” sebut Ansar.

Baca juga:   Buka Sosialisasi BPNTD, Walikota Harapkan Warga Sejahtera

Untuk pembagian wilayah ini perlu dilakukan pemetaan. Bukan hanya pemetaan daerahnya saja tapi juga pemetaan aspirasi dari para pelaku sendiri. “Hal ini diperlukan agar kondusif. Mereka memang harus duduk bersama dan membuat kesepakatan-kesepakatan. Apa saja kesepekatan itu, ya pekan depan baru dibuat. Kota ingin kota ini kondusif,” ujar Ansar.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Madiun Istono dan anggota DPRD Ngedi Trisno sempat meminta agar para tukang ojek menjaga kondusifitas kota terkait persoalan para tukang ojek ini. Apalagi keduanya, ojek konvensional maupun ojek online, sama-sama ilegal. Karena sesuai UU nomor 22 tahun 2009, kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak diperbolehkan dijadikan angkutan umum.

“Yang bisa dilakukan adalah membuat kesepakatan. Ada hal-hal yang harus disepakati, seperti pembagian wilayah dan sebagainya. Kita tidak bisa mengatur sebab undang-undang saja melarang. Ojek itu kan angkutan ilegal sebenarnya. Tapi karena ini urusan perut maka ya harus ada kesepakatan, ada kebijaksanaan,” ujarnya.

Seluruh pihak diminta menahan diri agar kondisi Kota Madiun tetap kondusif. Dan jangan lupa untuk menghindari peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, terpasangi pita cukai yang bukan peruntukannya atau terpasangi cukai palsu. Sebab sebagian anggaran dari cukai tembakau dimanfaatkan untuk masyarakat, mulai untuk memacu ekonomi kerakyatan sampai peningkatan faslitas kesehatan. Jadi, stop beli rokok ilegal.