Vape Kena Cukai Sampai 57 Persen

Di Posting Oleh madiuntoday

27 November 2017

MADIUN – Vape alias rokok elektrik segera kena cukai. Besarannya sampai 57 persen dari harga jualnya. Kok begitu?

Ya memang begitu. Ketentuannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017. Sebab cairan vape merupakan salah satu jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Kasubsi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Bea Cukai Madiun Yugianto menerangkan, HPTL ini bagian dari beberapa barang kena cukai seperti rokok, etil alkohol dan alkohol.

“Barang seperti itu adalah barang kena cukai, yaitu barang yang dinilai memiliki dampak negatif bagi masyarakat,” terang Yugianto di depan peserta Lomba Fotografi ‘Madiunku’ yang digelar Diskominfo Kota Madiun di i-Club, Sabtu (25/11/2017).

Namun kapan dan bagaimana pelaksaan penarikan cukai untuk vape Yugianto menyatakan pihaknya masih menunggu terbitnya Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak dan Petunjuk Teknis atau Juknisnya. Namun Kantor BC Madiun mulai mensosialisasikan ketentuan ini kepada masyarakat.

Selain soal pemberlakuan cukai untuk vape, Yugianto juga menerangkan tentang cukai dan pemberantasan cukai ilegal di depan sekitar 300 peserta lomba foto sebelum melaksanakan ‘perburuan foto’ tentang Kota Madiun. Hal ini penting dilaksanakan agar masyarakat bisa menghindari peredaran rokok atau produk tembakau dengan cukai ilegal.

Cukai yang telah disetor, kata Yugianto, sebanyak 2 persennya akan kembali ke pemerintah daerah. 50 persen dana yang disebut Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dipakai untuk lima kegiatan yang berhubungan dengan peredaran barang kena cukai. Mulai dari peningkatan kemampuan petani tembakau sampai peningkatan fasilitas kesehatan untuk penyakit akibat rokok.

Sebanyak 50 persen lainnya bisa digunakan oleh pemda untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur atau kegiatan lain yang menjadi priorotas pemerintah tersebut.

So guys, jangan membeli rokok ilegal. Tahu kan, rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu, pita cukai bekas atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Perlu diketahui, sebagian cukai yang terbayar dananya akan kembali ke daerah-daerah dengan nama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

DBH-CHT bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat sampai meningkatkan keterampilan kerja masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Artikel Terkait

Sensus Penduduk Online Diperpanjang Hingga 29 Mei 2020

Sensus Penduduk Online Diperpanjang Hingga 29 Mei 2020

MADIUN – Sensus penduduk online yang sejatinya ditutup pada 31 Maret 2020 pukul 00:00 resmi diundur. Badan Pusat Statistik (BPS) memutuskan bahwa sensus penduduk online masih dapat diakses hingga 29 Mei 2020. Pengunduran penutupan SP online ini berdasarkan SK Kepala...

Don`t copy text!