MADIUN – Omzet Pegadaian Cabang Madiun selama 2017 lalu mencapai Rp75,97 mililar. Angka ini mencapai 90,23 persen dari target yang dibebankan kantor pusatnya. Ditengarai, hal ini disebabkan oleh standar taksiran logam (STL) yang ‘tertinggal’ dari pergerakan harga pasar.

Pimpinan Cabang Madiun PT Pegadaian (persero) Purwanto mengatakan, selama 2017 lalu minat masyarakat untuk mendapatkan kredit atau pinjaman melalui lembaga keuangan yang dipimpinnya masih cukup tinggi. Terbukti nominal pinjaman atau uang gadai yang diberikan kepada nasabah selama 2017 mengalami kenaikan.

“Di 2016 kredit yang kita berikan ke nasabah mencapai Rp73,7 miliar. Tahun 2017 selama setahun mencapai Rp75,97 miliar atau naik sekitar 2,45 persen. Tapi kalau dari target dari pusat belum tercapai,” ujar Purwanto kepada madiuntoday, Rabu (24/1/2018).

Purwanto menyebut, ada kebijakan dari Pegadaian sendiri yang membuat kinerja keuangan BUMN ini agak melambat. Kebijakan STL atau Standar Taksiran Logam yang diubah dari STL yang mengikuti harga pasar menjadi STL yang diberi ‘spread’ atau jarak dengan harga pasar membuat harga omzet tidak segera tercapai.

“Misal harga logam, katakan logam mulia, di pasar sudah mencapai Rp575 ribu per gram, kami masih memberi harga sekitar Rp545 ribu per gram, maka uang yang disalurkan sebagai kredit jelas lebih sedikit. Akibatnya tidak bisa memenuhi target,” kata Purwanto.

Ia berharap STL ini bisa diubah seperti di masa lalu ketika masih sangat cepat mengikuti harga pasar. Dengan begitu, capaian omzet bisa lebih tinggi sebab emas bisa dihargai sesuai pasar dan bukan di bawahnya. Tentu saja target juga akan bisa dicapai dengan lebih mudah.

“Harga emas sedang naik terus dan cenderung ada di posisi tinggi. Kalau STL tidak mengikuti ya tidak bisa mendongkrak omzet mengingat 90 persen barang yang digadai adalah emas perhiasan atau logam mulia,” imbuh Purwanto.

Baca juga:   Meski Naik Pasca Lebaran, BPS Sebut Inflasi Kota Madiun Masih Terkendali

Untuk non-performing loan (NPL) atau kredit macet, Purwanto mengatakan hampir tidak ada. Untuk gadai konvensional bisa dikatakan kredit macetnya nol persen. NPL Pegadaian Cabang Madiun disumbang dari kredit gadai fidusia yang bernama Kreasi dan Kresida.

“Kreasi dan Kresida menyumbang NPL 0,8 persen. Jadi NPL atau kredit macet total ya 0,8 persen itu saja,” ungkapnya.

Itulah guys, kinerja dari lembaga yang bisa memecehkan masala tanpa masalah. Semoga yang jadi masalah untuk kinerjanya bisa segera dapat solusi. Seperti solusi atas adanya dampak atas peredaran barang kena cukai, seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan rokok yang sudah jelas. Di antaranya adalah pengembalian sebagian dana cukai ke pemerintah daerah. Namanya, DBH CHT . atau adalah Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.07/2016. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Karena cukai kembali ke kita untuk hal yang positif, maka jangan membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Mari menjadi pembeli bijak dengan menolak rokok ilegal.
(dey/diskominfo)