Sampai Semester I Ijin UMK Ditarget Terbit 2700 Buah

Di Posting Oleh madiuntoday

7 Februari 2018

MADIUN – Program perizinan gratis dan layanan keliling untuk usaha mikro dan kecil yang diterapkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun dipastikan bisa memenuhi target penerbitan Izin UMK (IUMK) sampai 2.700 buah.

Kepala Dinas PM-PTSP dan KUM Kota Madiun Harum Kusumawati mengatakan, ia sangat optimistis target ini bisa tercapai sebab sebenarnya masyarakat sudah sangat menunggu adanya berbagai kemudahan terkait perizinan ini. Dengan adanya program penerbitan IUMK gratis dorongan untuk mengurus izin akan semakin kuat.

“Dengan hadirnya kemudahan, kita menargetkan ada setidaknya 50 sampai 100 izin usaha mikro dan kecil yang muncul di tiap kelurahan. Itu sampai akhir semester pertama nanti ya,” ungkap Harum kepada madiuntoday Rabu (7/2/2018).

Diterangkan Harum, saat ini untuk mengurus IUMK hanya cukup surat keterangan domisili dari kelurahan, fotokopi KTP, fotokopi KK dan izin dari tetangga sekitar. Dengan begitu pengusaha sudah bisa mengurus izin.

“Apalagi kita akan datangi dengan mobil layanan keliling, kita akan beri layanan keliling untuk penerbitan IUMK ini,” ulasnya.

Untuk pengusaha yang ingin melaksanakan pengurusan izin secara kolektif, Harum menambahkan, pihaknya juga bisa melayani. Pengusaha dalam asosiasi atau kumpulan bisa melengkapi syarat-syarat lebih dulu dan bila sudah lengkap bisa mengundang petugas untuk melaksanakan penerbitan.

Saat ini terdapat 23.189 UMK di Kota Madiun. Sampai akhir 2017, baru sekitar 2 ribu UMK sekelas warung mracang, warung kopi, warung sayur dan sejenisnya yang sudah berizin.

“Kita ingin semuanya berizin, legal. Bank kita (Bank Daerah Kota Madiun) sudah siap ngasih modal berupa kredit. Kredit lunak, itu biar mereka lebih cepat berkembang,” ujarnya.

Tapi ingat ya, kita harus bijak dalam menanggapi peredaran rokok ilegal lo guys. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya.

Peredaran ilegal barang kena cukai, seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan rokok yang sudah jelas memiliki dampak negatif bagi kehidupan memang harus diberntas. Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah. Namanya, DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.07/2016. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Karena cukai kembali ke kita untuk hal yang positif, maka jangan membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Mari menjadi pembeli bijak dengan menolak rokok ilegal.
(wshendro,dey/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!