Kota Madiun Makin Mantap Menuju Smart City

Di Posting Oleh madiuntoday

12 Februari 2018

MADIUN – Kota Madiun makin mantap untuk jadi smart city. Sebuah kota dengan konsep ‘serba bersih’ dan terintegrasi dari sisi pemerintahan dan menghasilkan lingkungan yang serba nyaman penduduknya.

Untuk segera membentuk smart city, pada Jumat dan Sabtu (9-10/2/2018) Pemkot Madiun melaksanakan studi banding ke Kota Bandung. Kota berjuluk Paris van Java ini telah melaksanakan pemerintahan dan pengelolaan lingkungan yang serba transparan dengan berbagai aplikasi pendukung yang telah berfungsi dengan baik sebagai syarat smart city.

Pemkot Madiun juga telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU, Memorandum of Understanding) dengan Pemkot Bandung untuk ‘peminjaman’ sejumlah aplikasi untuk diterapkan di Kota Madiun.

Walikota Bandung Ridwan Kamil sesaat sebelum melaksanakan MoU dengan sejumlah walikota dan bupati mengatakan, Pemkot Bandung telah menguban Kota Bandung dengan software. “Ada lebih dari 300 software. Karena kami menganggap ada 300 masalah. Mungkin bagi bapak ibu terhitung banyak, tapi Singapura punya software pemerintahan dan pelayanan publik sampai 1.600-an buah. Mereka, negara yang sudah maju itu mengaggap ada 1.600 urusan yang harus disinkronisasi oleh teknologi,” ungkap Ridwan di Pendopo Kota Bandung di hadapan sejumlah kepala derah.

Kepala daerah muda ini mengatakan, ke-300 masalah yang disinkronisasi itu kurang lebih sama masalahnya dengan yang dihdapai para kepala daerah lain di Indonesia. Mulai dari mengetahui karyawan atau ASN/PNS yang malas, mengetahui kinerja PNS.

“Waktu RK (remunerasi kinerja di Pemkot Bandung) diketahui ternyata sekitar seribu PNS selama bertahun-tahun kerjanya seadanya. Saya punya ASN 9 ribu, gimana saya tahu mereka kerja tidak kerja, produktif tidak produktif, ini software bapak wajib punya. Saking kerennya software ini, Sekretariat Negara akan mengaplikasikannya di Istana Negara.,” ujarnya.

Walikota yang satu ini juga menceritakan aplikasi e-budgetting-nya, sebuah software yang bisa membaca anggaran-anggaran yang tidak penting. Hal ini akan mengatasi kesulitan membaca lembaran-lembaran APBD dan memilahnya.

“Judulnya bagus semua, ejaan bagus semua. Padahal isinya ada mark up, ada yang tidak sesuai dengan RPJMD,” ujarnya.

Ridwan Kamil menambahkan, Pemkot Bandung membangun kotanya sebagai smart city dengan anggaran lebih dari Rp70 miliar. Sebuah anggaran yang tidak murah.

“Bayangkan ada 500 kota/kabupaten, kalau semua menganggarkan pembentukan smart city seperti Kota Bandung, itu berarti anggarannya Rp3 triliun. Itu buang-buang uang, lebih baik karena problemnya sama, maka pinjem saja sama yang sudah melakukan, sudah trial and error, sudah melakukan eksperimen karena kita sama2 NKRI sama sama persatuan Indonesia,” ungkapnya disambut tepuk tangan hadirin.

Birokrat dan politisi handal ini mempersilakan para walikota dan bupati untuk ‘meminjam’ sofware yang sudah ada di Pemkot Bandung. Selanjutnya, harus ada staf yang dikirim ke Bandung untuk dilatih mengoperasikan software tersebut. Hal ini agar nantinya software dan stafnya benar-benar siap dipakai di daerah masing-masing.

“Setelah ini (MoU), ya political will yang akan berjalan. Kalau serius segera kirim stafnya untuk pakai ini itu jangan sampai kita beri softwarenya staf tidak paham,” ungkapanya.

Sementara itu Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyatakan, setelah MoU ini, ia akan segera melakukan koordinasi dengan stafnya di Pemkot Madiun. Banyak hal yang akan dibicarakan. Terutama terkait software yang sesuai untuk diterapkan di Kota Madiun.

“Kita segera kirim staf ke Bandung. Kita pelajari dulu yang sesuai kebutuhan Kota Madiun untuk jadi smart city. Dipilah dan dipilih baru studi banding lagi ke sana, belajar softwarenya,” ungkap Walikota Sugeng Rismiyanto.

Guys, biar juga smart, kita harus jadi pembeli yang smart. Nah gimana tuh? Caranya hindari membeli barang bercukai ilegal, seperti rokok ilegal. Kenapa? Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah. Namanya, DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Karena cukai kembali ke kita untuk hal yang positif, maka jangan membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Mari menjadi pembeli bijak dengan menolak rokok ilegal.
(rahmad,farid,dey/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!