Kepala BPKAD Gantikan Sekda Kota Madiun

Di Posting Oleh madiuntoday

14 Februari 2018

MADIUN – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Rusdiyanto terpilih menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun menggantikan Maidi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Kota Madiun pada Senin (12/2/2018).

Rusdiyanto menduduki jabatan Plh Sekda Kota Madiun berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan nomor 800/479/401.201/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto. Dalam surat tersebut dinyatakan, Rusdiyanto yang masuk menjadi PNS tahun 1995 ini akan bertugas sebagai Pelaksana Harian Sekda Kota Madiun sampai pada dilantiknya Penjabat Sekda Kota Madiun pada waktu yang belum ditentukan.

Kepada madiuntoday, Selasa (13/2/2018) di kantornya, Rusdiyanto mengaku tidak menduga dirinya yang akan ditunjuk oleh Walikota sebagai Plh Sekda Kota Madiun. Meski ada rumor yang menyebut ada 20 nama pejabat dan mengerucut ke empat nama termasuk dirinya, namun pemilihan dirinya benar-benar di luar perkiraannya.

“Jadi saya sendiri tidak tahu apa pertimbangan Pak Wali. Tapi karena ini tugas, ya saya siap saja melaksanakannya. ASN ya harus siap laksanakan tugas, mohon doa dan dukungannya saja,” ujarnya sambil menjelaskan pemberian mandat kepadanya baru diberikan Senin (12/2/2018) malam sekitar pukul 20.30 WIB.

Malam itu, lanjutnya, ia ditelpon Wakil Walikota Madiun Armaya untuk menghadap Walikota Sugeng Rismiyanto di rumah dinas. Begitu tiba di rumdin, sudah ada (Plt) Kepala BKD yang juga hadir. “Dan saya langsung disodori surat perintah tugas ini. Sempat saya utarakan bahwa agak berat karena saya sekarang berada di instansi yang urusannya dengan keuangan. Tapi saya diyakinkan bahwa ini tugas maka saya harus melaksanakannya,” ungkap pejabat lulusan UII dan Unmer Malang ini.

Setelah perenungan sesaat dan pertimbangan, Rusdiyanto baru menyatakan menerima tugas sebagai Plh Sekda Kota Madiun dan akan segera melaksanakan kegiatan dalam dua jabatan sebaik mungkin.

“Garis tugasnya kan jelas, melayani hal-hal administratif dari walikota dan wakil walikota, ya itu saya laksanakan saja. Tugas-tugas seperti yang sehari-hari dilaksanakan Pak Maidi, ya itu yang akan saya kerjakan. Sesuai arahan Walikota saja,” ulas ayah tiga putera ini sambil menandatangani sekitar 50 berkas yang harus didisposisinya sebagai (Plh) Sekda Kota Madiun.

Ia juga akan menekankan netralitas ASN dalam pilkada yang tahapannya akan segera beralih menuju kampanye. Apalagi, hal ini adalah pesan tegas dari Walikota Sugeng Rismiyanto sejak jauh-jauh hari kepada seluruh ASN termasuk dirinya. “Itu tidak usah dibicarakan. ASN ya harus netral. Kalau ada yang melanggar, kan ada Komisi ASN juga,” kata pria 50 tahun kelahiran Plaosan, Magetan, ini.

Begitu menerima surat perintah tugas yang tertanda tangan lengkap, pada Selasa (13/2/2018) pagi ia langsung ‘ngantor’ di kantor Sekda Kota Madiun. Sekitar 50 surat telah ditandatanganinya sebagai tugas pertama. Dan sekitar 50 lagi disusulkan oleh aspri sekda ke Kantor BPKAD.

“Saya langsung bekerja. Tadi malam pulang jam sebelas malam, bangun pagi langsung siap kerja. Dan, sampai saat ini (saat wawancara dengan madiuntoday), istri saya belum tahu (kalau ditunjuk sebagai Plh Sekda Kota Madiun,” katanya sembari menerangkan tidak ingin membuat istrinya terkejut dan beprikir yang tidak-tidak.

Sebelumnya, Rusdiyanto pernah menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kota Madiun pada tahun 2010-2014, menjadi Kepala Dispenda Kota Madiun pada 2014-2016 dan menjadi Kepala BPKAD Kota Madiun pada 2016 sampai saat ini.

Ia akan menjabat Plh Sekda Kota Madiun sampai 15 hari ke depan atau sampai pelantikan Penjabat Sekda Kota Madiun. Hal ini sesuai Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda. Aturan itu juga menggariskan bahwa paling lama lima hari setelah pelantikan penjabat sekda, harus ada lelang jabatan untuk posisi sekda Kota Madiun. Pengisi Penjabat Sekda akan diusulkan oleh walikota, dan hak prerogratif waliota untuk menentukan namanya.

Sekarang, Plh Sekdanya sudah ada, jadi jangan khawatir roda pemerintahan Kota Madiun seret karena kosong. Lalu guys, ayo kita turut memberantas peredaran ilegal barang kena cukai. Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah. Namanya, DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Karena cukai kembali ke kita untuk hal yang positif, maka jangan membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Mari menjadi pembeli bijak dengan menolak rokok ilegal. (wshendro, dey/madiuntoday)

Artikel Terkait

Don`t copy text!