Coklit Selesai, KPU Kota Madiun Yakin Data Pemilih Valid

Di Posting Oleh madiuntoday

19 Februari 2018

MADIUN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun yakin data pemilih hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah selesai pada Minggu (18/2/2018) kemarin. Tahap selanjutnya, KPU akan menyusun data pemilih hasil pemutakhiran.

Ketua KPU Kota Madiun Sasongko mengatakan, proses coklit yang dimulai sejak 19 Januari lalu telah selesai dilaksanakan. Saat ini, petugas masih melakukan rekapitulasi di tingkat PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran.

“Nah, data ini saya yakin 100 persen valid. Yang membuat tidak valid pada coklit kemarin di antaranya adalah antara lain, rumah kosong, rumah tidak ditempati tapi KTP masih di lokasi tersebut, itu kan susah karena memang tidak ada orangnya tapi terdata sebagai penduduk,” ungkapnya, Senin (19/2/2018).

Persoalan seperti rumah kosong tapi merupakan alamat KTP warga berhak pilih memang paling sering ditemui. Namun, hal ini bukan berarti menjadi masalah. Sebab, petugas akan terus berkoordinasi dengan ketua RT setempat.

Proses penyusunan data pemilih hasil pemutakhiran dijadwalkan berlangsung sampai 4 Maret mendatang. Pada 5-9 Maret ada proses rekapitulasi tingkat kelurahan juga akan diselenggarakan.

Ayo guys, kita ciptakan pemilu yang bermartabat dan wujudkan Kota Madiun yang aman dan damai. Terus, kita harus turut memberantas peredaran ilegal barang kena cukai. Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah dengan nama DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(dok,dey/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!