Disnaker Dorong Canaker Siap Pakai, Diskominfo Sediakan Akses Ekonomi Online

Di Posting Oleh madiuntoday

20 Februari 2018

MADIUN – Para calon tenaga kerja di Kota Madiun akan terus didorong untuk memiliki kemampuan bekerja sehingga siap untuk terjun di dunia kerja. Hal ini karena ternyata sebagian besar lulusan sekolah-sekolah belum 100 persen siap bekerja.

Hal ini terungkap dalam Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM di lantai 4 gedung Graha Krida Praja, Pemkot Madiun. Kabid Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Varda Yuniati sebagai narasumber acara mengatakan, kesiapan yang lumayan rendah dialami oleh calon tenaga kerja atau canaker lulusan SMA. Meski telah menamatkan wajib belajar 12 tahun, tetapi kemampuan bekerja ketika masuk ke pabrik, kantor atau lembaga lainnya hanya sekitar 25 persen.

“Nah, ini kendala. Di situlah tugas kami untuk bisa menyiapkan canaker hingga siap 100 persen dalam bekerja. Caranya seperti apa? Ya kami laksanakan berbagai pelatihan untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kerja,” ujar Varda.

Untuk pelatihan yang disediakan, lanjut Varda, cukup beragam. Mulai dari operasional komputer, otomotif sampai rias pengantin. Semuanya didasarkan pada musrenbang yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Ada sekitar 1000-an warga kita yang menginginkan pelatihan-pelatihan itu. Sekarang sedang direkap (dihitung). Nanti akan kita undang untuk latihan begitu kita siap. Selama satu bulan latihan, gratis, dapat snack dan makan siang. Ini wujud keseriusan Pemkot untuk mendorong warga agar semuanya bekerja dan Kota Madiun menjadi sejahtera,” ujar Varda.

Dari berbagai kegiatan latihan keterampilan di 2017, saat ini telah terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5 persen menjadi sekitar 4 persen saja. Kemudian, angka partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan, dari sekitar 65 persen di 2016 menjadi 67 persen di tahun 2017 lalu.

Selain soal pelatihan, Varda juga mengingatkan agar warga yang berminat menjadi TKI benar-benar jeli dalam memilih PJTKI yang memberangkatkan. “Jangan sampai pakai yang tidak resmi, risikonya besar karena bisa jadi mausk ke negara orang secara ilegal. Konsekunesi hukumnya besar sekali,” ulasnya.

Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Kasi Tata Pemerintahan Elektronik Noor Aflah menyatakan, pihaknya mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi warga dengan penyediaan akses internet gratis.

“Kita sangat mengerti kebutuhan orang masa kini, yaitu akses internet untuk online shop atau inline market. Pemkot melalui kami telah menyediakan 150 lebih titik wifi gratis yang bisa dioptimalkan warga untuk melancarkan usahanya,” ungkap Noor Aflah.

Di zaman yang sudah serba online, kesempatan berusaha dengan memanfaatkan internet sudh tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan, kata Noor Aflah, bila perlu seorang pengusaha kuliner tidak perlu menyewa tempat berjualan, tapi cukup di rumah namun pemasarannya melalui internet dengan cara layanan pesan antar.

“Kami sangat mendorong tumbuhnya industri kretif yang tentunya akan mendorong prekonomian. Bulan saja bagi pelaku industri kreatif itu, tapi juga bagi Kota Madiun. Jangan diremehkan industri semacam ini, kelihatannya saja kecil-kecil tapi jumlahnya banyak sekali dan itu bisa menggerakkan perekonomian daerah menjadi lebih kencang,” ungkapnya sambil menyebut bahwa saat ini sudah banyak industri kreatif di Kota Madiun.

Nah, guys, ternyata pemerintah serius kan mikirkan kita yang ingin bekerja dan ingin makin sejahtera. Tapi jangan lupa, ikut memerangi peredaran barang bercukai ilegal ya. Sebab, sebagian dana cukai yang disetor ke negara akan kembali ke daerah dengan nama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BDH CHT).

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(dhevit,dey/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!