MADIUN – Pembangunan suatu daerah baiknya berawal dari bawah dan terbuka. Terbuka sedari awal. Mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Ini penting agar tercipta transparansi kepada publik. Pemkot Madiun berupaya mengedepankan keterbukaan itu sedari awal.

“Partisipasi masyarakat terus kami dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan,” kata Kepala Bappeda Kota Madiun Totok Sugiarto saat Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Asrama Haji, Kamis (1/3).

Rencana pembangunan dibuka secara gamblang saat forum. Bahkan, dikonsultasikan kepada publik melalui perwakilan undangan. Masyarakat bebas memberikan tanggapan hingga usulan untuk pembangunan 2019 tersebut. Totok menambahkan, terdapat lima prioritas pembangunan Kota Madiun untuk 2019 mendatang.

Mulai, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota guna peningkatan kualitas hidup, peningkatan daya saing perekonomian, peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.

“Lima program prioritas ini menyesuaikan isu strategis yang mengemuka. Pastinya, berangkat dari usulan dan kejadian di masyarakat,” ujarnya sembari menyebut juga berdasar sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan nasional.

Konsultasi publik sengaja dibagi dalam tiga kelompok agar pembahasan optimal. Masing-masing kelompok memiliki topik pembahasan berbeda. Kelompok pertama membidangi pemerintahan, hukum, pendidikan, sosial, dan budaya. Kelompok kedua membidangi keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Sedang, kelompok ketiga membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai usulan masyarakat, perangkat daerah, hingga wakil rakyat mengemuka. Seperti usulan Catur Ambarwati, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok ketiga. Ambar yang berangkat dari kelompok industri kecil mengapresiasi langkah Disnaker Kota Madiun yang mewadahi industri dengan berbagai pameran tahun lalu. Hanya, dia berharap adanya peningkatan ke depan. Salah satunya, dengan mengundang pelaku industri dari daerah lain. Tujuannya, agar saling dapat belajar.

Baca juga:   Jaga Ketertiban, Satpol PP Amankan PKL Hingga Tunawisma

“Kalau bisa juga mengundang peserta dari daerah lain. Kami bisa lebih tahu keunggulan peserta dari daerah lain. Biar bisa sama-sama belajar,” harapnya.

Usulan juga mengemuka dari Plt Sekwan Misdi yang berharap adanya penguatan sektor pariwisata. Ini sesuai dengan upaya peningkatan daya saing sebagai program prioritas ketiga. Kota Madiun, kata dia, memiliki modal besar dalam sektor pariwisata. Mulai kuliner hingga seni budayanya. Pariwisata juga menjadi ikon Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jepang dikenal dunia dengan teknologinya, Amerika dikenal dengan informasinya, Indonesia dikenal dunia dari pariwisatanya. Ini suatu modal besar,” ungkapnya.

Nah itu guys, keterbukaan informasi publik semakin dikedepankan pemerintah Kota Madiun kini. Kegiatan pemerintah mudah diakses. Bagi yang ketinggalan, ulasan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik dapat diakses dari channel youtube Pemerintah Kota Madiun. Pemkot sengaja menayangkan secara live kegiatan agar dapat dikonsumsi publik.

Selalu patuhi aturan dan jaga kesehatan. Patuhi juga aturan cukai. Ada tiga barang cukai yang beredar di tanah air. Yakni, hasil tembakau (rokok, cerutu, vapor, dll), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Pastikan ketiga barang tersebut menggunakan pita cukai asli saat diperjualbelikan. Pelanggaran atas cukai bisa berujung pidana. So, jadi pembeli yang bijak ya. (ws hendro-agi/diskominfo).