MADIUN – Stop pungutan liar (pungli) dimulai dari diri sendiri. Prinsip itu tampaknya menjadi acuan pelayanan di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. Bagaimana tidak, pelayanan segala jenis perijinan di sana sudah mengedepankan anti pungli.

‘’Perijinan di kami betul-betul melaksanakan pelayanan masyarakat secara gratis. Apabila ada tarikan itu kami pastikan sesuai dengan perda,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Harum Kusumawati, Senin (19/3).

Pihaknya mengaku berkomitmen anti pungli. Mulai tingkat staf, pejabat di atasnya hingga dirinya. Bahkan, sanksi disiapkan. Baik secara teguran hingga mutasi. Sebaliknya, Harum meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan petugasnya bermain pungli.

‘’Permohonan ijin memang terdapat tarif tersendiri. Namun, itu kami pastikan sesuai perda. Kalau ada penarikan diluar itu silahkan melapor,’’ tegasnya.

Harum tak membantah masih adanya masyarakat yang terpaksa mengeluarkan biaya lebih. Dia memastikan itu bukan dari pihaknya. Namun, lantaran menggunakan jasa calo. Harum mengimbau agar masyarakat meluangkan waktu untuk mengurus secara mandiri. Sebab, dipastikan tidak ada biaya tambahan apapun.

‘’Pelayanan perijinan sudah semakin mudah kini. Makanya kami imbau ayo urus secara mandiri,’’ ungkapnya.

Pihaknya juga bakal menerapkan sistem pelayaan online tahun ini. Ini sedang dalam proses pembahasan. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus. Pengurusan Cukup melalui smartphone masing-masing. Ini diyakini bakal memangkas waktu perijinan hingga meminimalkan jasa calo dan pungli.

Baca juga:   Rumuskan Program Kerja, PKK Jalin Sinergi dengan OPD

‘’Sudah dianggarkan dalam APBD tahun ini (2018). Ini mulai disiapkan. Harapan kami pertengahan tahun ini sudah uji coba,’’ ujarnya.

Pihaknya mengalokasikan sekitar Rp 300 juta untuk pelayanan go online tersebut. Besaran memang belum dapat meliputi semua perijinan. Harum menyebut total ada 40 perijinan yang dilayani pihaknya. Proses perijinan online bakal dilakukan bertahap. Harum menargetkan paling tidak ada sepuluh perijinan terlebih dahulu. Di antaranya, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin reklame, hingga ijin lingkungan.

‘’Prinsipnya pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakatnya. Ini merupakan salah satu untuk mewujudkan itu,’’ pungkasnya.

Nah itu guys, sudah seharusnya pelayanan semakin canggih, mudah, dan transparan seiring berkembangnya teknologi. Pemkot Madiun setidaknya terus berupaya memperbaharui sistem pelayanan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Berbagai sistem sudah menggunakan sistem online kini. Mulai perencanaan dan penyusunan APBD. Bahkan, penilaian aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Madiun sudah berbasis e-kinerja kini.
Masyarakat juga harus terus melek teknologi dan informasi agar tidak ketinggalan. Sebab, masyarakat tetap harus turut mengawasi jalannya pemerintah. So, jangan sampai gaptek ya.

Jaga terus kesehatan dengan rajin berolahraga dan istirahat cukup. Jangan racuni tubuh dengan narkoba, miras, dan rokok. Bagi kalian yang merokok, jangan beli rokok illegal ya. Rokok illegal tidak membayar cukai yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sebaliknya, membeli rokok bercukai berarti turut berkontribusi pada negara. So, jadi pembeli yang bijak ya. (ws hendro,agi/diskominfo)