Murid SD sedang melaksanakan upacara mingguan.

MADIUN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat TK, SD, dan SMP jalur zonasi dimulai besok, Selasa (3/7/2018). Masyarakat yang hendak memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan tersebut wajib bersiap. Mulai persyaratan hingga aturan mainnya. Apalagi, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum mendaftar. Mulai berkas yang dibutuhkan hingga usia masuk.

‘’Untuk yang masuk SD, paling rendah berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli 2018 ini,’’ kata Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Madiun Slamet Hariyadi, Senin (2/7/2018).

Calon peserta didik, kata dia, boleh berusia 5,5 tahun pada 1 Juli 2018 ini dengan rekomendasi psikolog atau dewan guru sekolah. Sedang untuk persyaratan berkasnya, masyarakat wajib menyiapkan dokumen akta kelahiran, E-KTP orang tua dan kartu keluarga (KK), dan pas foto ukuran 3×4 dengan jumlah bervariasi tergantung sekolah yang dituju masing-masing. KK, lanjutnya, wajib sudah dikeluarkan minimal enam bulan dihitung dari hari pendaftaran. Calon peserta didik baru tidak memiliki kelainan khusus atau mental kecuali pada sekolah inklusif dengan rekomendasi ahli.

‘’PPDB tingkat SD ini dibagi dalam tiga zona. Yakni, zona Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Ini dimaksudkan agar peserta didik mendapatkan sekolah terdekat dari tempat tinggal,’’ jelasnya sembari menyebut pendaftaran jalur prestasi untuk TK dan SD juga dimulai besok.

Calon peserta didik baru memilih paling sedikit dua sekolah dan paling banyak tiga sekolah di dalam dan atau di luar zona kecamatan. Hariyadi menambahkan calon peserta didik baru diberi kesempatan merubah pilihan dalam satu zona kecamatan atau pindah zona kecamatan tanpa pencabutan berkas sebanyak dua kali. Sedang, batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pukul 09.00 WIB.

Murid SD sedang melaksanakan upacara mingguan. (wshendro – madiuntoday)

‘’Pendaftaran oleh orang tua atau wali peserta didik bersama calon peserta didik baru dan mengisi formulir yang disediakan panitia di semua Sekolah Dasar Negeri. Jalur zonasi tingkat SD ini hanya berdasar usia dan mengacu alamat tempat tinggal untuk jalur zonasi,’’ jelasnya.

Tingkat SMP

Calon peserta jalur zonasi tingkat SMP wajib berusia 15 tahun pada awal tahun pelajaran 2018/2019. Jalur ini menggunakan nilai ujian sekolah berbasis nasional atau USBN. PPDB sepenuhnya menggunakan sistem online. Pendaftaran difasilitasi pihak sekolah asal atau di SMP yang dituju. Pendaftar juga bisa melakukan registrasi menggunakan smartphone. Pendaftaran dan informasi dapat diakses melalui website ppdb.madiunkota.go.id

‘’PPDB tingkat SMP hanya terdiri dari satu jalur. Peserta dapat memilih paling sedikit dua dan maksimal tiga sekolah,’’ ungkapnya.
Peserta, lanjutnya, tinggal mengikuti instruksi pada aplikasi PPDB. Calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran. Peserta dapat mencetak secara mandiri bukti tersebut untuk dilampirkan pada berkas saat pendaftaran ulang. Hariyadi menyebut poin merupakan akumulasi hasil USBN mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Nilai bakal diranking dimulai dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sesuai pagu pada masing-masing sekolah.

Baca juga:   Persiapan Matang, UNBK SMP Bebas Kendala
Murid SMA sedang melaksanakan ujian berbasis komputer. (wshendro – madiuntoday)

Jika terdapat jumlah nilai sama dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional, diutamakan nilai Ujian Sekolah, apabila nilai Ujian Sekolah sama, menggunakan peringkat urutan mata pelajaran. Yakni, nilai Bahasa Indonesia, Matematika, dan terakhir nilai Ilmu Pengetahuan Alam. Jika masih terdapat kesamaan, peringkat urutan pilihan sebagai prioritas.
‘’Kalau masih sama didasarkan usia dan kalau masih sama baru berdasar tanggal dan jam pendaftaran yang terdahulu,’’ jelasnya sembari menyebut peserta mendapat satu kali kesempatan merubah pilihan tanpa pencabutan berkas dengan batas akhir perpindahan pilihan pukul 09.00 hari terakhir pendaftaran.
Status Penduduk Kota Madiun dalam PPDB

Semua warga Kota Madiun dengan dibuktikan KK orang tua. KK wajib dikeluarkan dinas terkait minimal enam bulan yang lalu. Namun, mereka yang ber-KK luar kota juga bisa dianggap warga PPDB Kota Madiun jika peserta bersekolah TK di Kota Madiun. Selain itu, orang tua juga bekerja di Kota Madiun. Peserta tipe ini ikut zona dimana TK tersebut. Mereka yang bersekolah TK di luar Kota Madiun juga bisa dianggap warga PPDB Kota Madiun jika orang tuanya bekerja sebagai pegawai Pemkot Madiun kendati ber-KK luar Kota Madiun. Peserta tipe ini turut zonasi kantor tempat orangtuanya bekerja.

Begitu juga dengan anak dari pegawai negeri sipil instansi sejajar seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya. Anak yang bersangkutan bisa dianggap sebagai warga PPDB Kota Madiun dengan rekom dari atasan tempat bekerja dan panitia rekomendasi Dinas Pendidikan.

‘’Diluar itu merupakan peserta PPDB luar kota. Artinya, hanya memiliki kuota lima persen,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi narkoba, miras, dan rokok ilegal. Mulai rokok polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Dengan membayar cukai sesuai aturan berarti turut berkontribusi pada negara dan masyarakat.