MADIUN – Pembangunan suatu daerah bukan hanya fisik. Urusan non fisik juga harus tersentuh. Pemkot Madiun bertekad menciptakan pembangunan fisik maupun non fisik secara cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satunya, urusan pengadaan barang dan jasa. Perbaruan sistem dilakukan. Berbagai pelatihan diberikan. Tujuannya, tercipta unit pelayanan barang jasa (UPBJ) yang cepat agar pembangunan fisik juga dapat segera dilaksanakan.

‘’Pemahaman aturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sangatlah penting. Bukan hanya untuk keamanan. Namun, juga kelancaran dalam pelaksanaan sehingga manfaat dari pembangunan ini segera dapat dirasakan masyarakat,’’ kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres 16/2018 di Sun City Hotel, Selasa (23/10).

Percepatan pembangunan dibidang fisik maupun non fisik ini memang tidak datang begitu saja. Ini berdasar Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ini wajib memahami aturan anyar tersebut. Pun, terdapat satu bab yang dirasa khusus sehingga membutuhkan aturan turunan. Harapannya, pejabat paham benar teknis pengadaan barang dan jasa secara tuntas.

“Aturan perpres ini (16/2018) sejatinya cukup simpel. Apresiasi Bagian Adbang yang hari ini mensosialisasikan turunan dari perpres tersebut,” imbuhnya.

Namun, walikota tak membantah penerapan biasanya tak semudah teori yang ada. Walikota berharap pejabat teliti dan berhati-hati dalam bekerja. Tetap menjadikan aturan sebagai panglima. Jangan sampai di dalam teknisnya bertentangan dengan aturan-aturan.

Baca juga:   Forum OPD Sinkronkan Usulan Masyarakat dan Prioritas Pembangunan 2019

‘’Jangan bertindak kalau belum memahami aturannya. Pahami dulu kalau tidak tahu bertanya. Makanya pelatihan seperti ini penting,’’ tegasnya.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Aris Supriyanto mengungkapkan, pihak-pihak yang menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan harus memahami setiap aturan main yang ada. Baik untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tak terkecuali aturan turunan dalam Perpres 16/2018. Aturan lembaga khusus ini untuk mengatur terkait perencanaan pengadaan.

Di dalam pasal 1, 3, 9 dan pasal 11, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah mulai dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pengadaan. Sesuai Perpres ini penyusun perencanaan pengadaan adalah PPK. Setelah perencanaan tersusun, diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) untuk kemudian ditetapkan didalam perencanaan pengadaan. Selanjutnya, PA mengumumkan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

‘’Penyusunan anggaran beriringan dengan perencanaan pengadaan. Ketika proses selesai, dapat diumumkan langsung dalam SiRUP,’’ katanya.

Sebanyak 180 orang mengikuti Bimtek yang rencananya dilaksanakan dua hari tersebut. Mulai dari PA, KPA di lingkungan Pemkot Madiun, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), KPA diseluruh Sekolah Dasar se-Kota Madiun dan KPA SMPN se-Kota Madiun, serta KPA Puskesmas se-Kota Madiun. (ws.hendro/adit/mamad)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun