MADIUN – Teknologi terus berkembang. Begitu juga dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) sekarang ini sudah menerapkan sistem terbaru. Yakni, versi 4.3. Pemerintah daerah maupun penyedia wajib mengikutinya. Termasuk Pemkot Madiun. Tujuannya satu,demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Ini cukup membanggakan lantaran belum banyak pemerintah daerah yang sudah menerapkan versi terbaru ini.

Kendati begitu, bukan berarti boleh berpuas diri. Pelayanan barang dan jasa wajib terus dikembangkan. Ini yang tengah dilakukan Pemkot Madiun melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) setempat. Mulai pengembangan strategi dan kebijakan, pengembangan sistem informasi dan monitoring-evaluasi, pengembangan kelembagaan dan SDM, serta pengembangan penyelesaian hukun dan sanggah.

‘’Secara kelembagaan, kami akan merubah pola pelayanan yang selama ini masih bersifat ad hoc atau belum secara permanen. Ini penting agar pelayanan barang dan jasa lebih optimal,’’ kata Kepala Adbang Kota Madiun Sulistanti, Selasa (23/10).

Pengelolaan barang dan jasa, kata dia, memang belum memiliki unit tersendiri. Masih menempel pada unit kerja lain. Artinya, secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing terbagi-bagi. Staf yang menangani tidak hanya melayani urusan barang dan jasa. Tapi juga melayani urusan lain. Kelompok kerja (pokja) pengadaan di bawah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Adbang memang masih ditangani staf-staf yang tidak permanen saat ini. Tidak sepenuhnya menangani barang dan jasa. Sebab, keberadaannya masih menjadi staf pada unit kerja lain. Pihaknya, bertekad akan memperbaiki unit organisasi khusus pelayanan barang dan jasa tersebut.

‘’Secara bertahap akan kami dorong agar terbentuk unit kerja secara permanen yang khusus menangani barang dan jasa. Staf yang menangani juga menetap dalam satu kantor,’’ ujar Tanti –sapaannya-.

Setelah unit kerja terbentuk, perlahan staf yang masih tergabung dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain bakal ditarik. Namun, tentu dengan mempertimbangkan kelangsungan OPD terkait. Artinya, penarikan staf tidak mengganggu kinerja OPD yang ditinggalkan. Pihaknya menyadari betul unit kerja layanan pengadaan ini bukan unit kerja superior yang harus diprioritaskan. Namun, unit kerja yang sejajar dan saling support. Tanpa peran dari OPD terkait, unit kerja ini juga tidak akan maksimal.

Baca juga:   Pahamkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemkot Sosialisasikan Perpres Anyar

‘’Begitu juga layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang saat ini masih ditangani instansi terpisah. Ini diperbolehkan secara aturan. Namun, ke depan akan kami integrasikan dalam satu unit kerja,’’ tegasnya.

Sistem yang terintegrasi ini diyakini bakal memberikan beragam manfaat ke depan. Salah satunya, fungsi efektif dan efisien. Salah satunya, bidang monitoring dan evaluasi. Tanti menyebut koordinasi bakal lebih mudah. Ini tentu berdampak pada monitoring dan evaluasi. Setiap permasalahan yang mengemuka diharap bakal segera tertangani dan tersolusikan. Harapannya, pelayanan kembali lancar untuk mendukung pembangunan fisik. Goal-nya jelas, manfaat pembangunan segara dapat dirasakan masyarakat.

‘’Jadinya nantinya semua akan terintegrasi secara langsung. Kalau digambarkan seperti circle atau lingkaran. Saling terkait satu sama lain,’’ ungkapnya.

Ini, lanjutnya, juga berdampak pada penyelesaian masalah hukum dan sanggah. Dengan koordinasi yang terintegrasi ini diharap masalah yang muncul tidak sampai pada jenjang hukum. Artinya, langkah ini juga sebagai pencegahan. Koordinasi yang baik diyakini dapat meminimalkan masalah-masalah hukum yang mungkin mengemuka. Selain itu, pelatihan dan pembinaan juga terus dilakukan sebagai langkah pengembangan sumber daya manusia (SDM).

‘’Kalau dari segi kebijakannya, akan kami kembangkan kearah e-katalog lokal dan pengadaan kontrak payung. Ini sebagai wadah pengembangan pelaku usaha di wilayah Kota Madiun,’’ ujarnya.

Kasi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintah Elektronik Diskominfo Kota Madiun Noor Aflah menyebut unit kerja yang terintegrasi juga menyentuh sistem aplikasi di dalamnya. Pihaknya, mengaku sudah menyiapkan master plan untuk pengadaan barang dan jasa tersebut. Pun, sudah sesuai dengan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK). Artinya, sistem dipastikan sesuai dengan aturan main yang dikeluarkan komisi pemberantasan korupsi (KPK).

‘’Ini juga salah satu upaya pencegahan masalah hukum yang dimungkinkan muncul,’’ ungkapnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Mulai yang polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#tolakpitacukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#DBHCHT_2018