Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyatakan tak ingin mengambil sikap lebih dulu. Sebelum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat. (dhevit - diskominfo)

MADIUN – Rencana pemerintah pusat untuk mengucurkan dana kelurahan (DK) disambut baik oleh daerah. Harapannya, program ini dapat mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Sehingga, pembangunan di daerah-daerah bisa merata.

Total anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut mencapai Rp 3 triliun. DK akan dibagikan kepada 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia mulai 2019.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyatakan tak ingin mengambil sikap lebih dulu. Sebelum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat. Karena itu, belum ada pembahasan lebih lanjut untuk pemanfaatannya.

‘’Memang soal dana kelurahan itu pernah disampaikan, tapi kami belum finalisasi soal itu,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa adanya program DK ini dikarenakan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan. Padahal, selama ini sudah ada program dana desa. Namun, belum ada dana khusus untuk Kawasan perkotaan.

Meski demikian, Sugeng mengimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Madiun untuk mempersiapkan hal itu. ‘’Kalau ada transfer (DK, red) itu, penggunaannya seperti apa dan untuk apa,’’ ujarnya.

Langkah antisipasi, menurut Sugeng, memang perlu dilakukan. Penggunaan DK harus sesuai aturan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Apalagi, sampai menyebabkan adanya double account untuk pembiayaan ini. Seperti diketahui, selama ini pemenuhan pembiayaan di tingkat kelurahan berasal dari kecamatan.

Baca juga:   Pemerataan Sarana Fisik, Pemkot Bakal Bangun Ringroad Timur

Program DK sebelumnya juga sempat diusulkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Mereka menilai, kawasan perkotaan memiliki permasalahan yang kompleks. Misalnya, kemacetan, kriminalitas, hingga kemiskinan. Sehingga, perlu perhatian dan penanganan khusus.

Dengan adanya program DK, harapannya permasalahan yang terjadi di perkotaan dapat teratasi. Juga, meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi. ‘’Kita tunggu saja. Nanti kepala daerah pasti diundang (untuk penjelasan DK, red). Informasi ini belum final,’’ tandasnya. (Dhevit/irs/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Mulai yang polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#tolakcukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#DBHCHT_2018