MADIUN – Dokumen kependudukan merupakan salah satu berkas penting dalam kehidupan. Namun, persyaratan yang banyak dan berbelit seringkali membuat masyarakat kesulitan bahkan malas untuk mengurusnya. Sehingga, dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena dokumen kependudukan yang tak lengkap.

Menghindari hal itu, berbagai upaya pun dilakukan pemerintah. Yakni, dengan menyajikan inovasi dan peraturan yang semakin memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) 98/2018.

Peraturan yang disahkan per 18 Oktober 2018 itu menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar. Baik dari RT, RW, kelurahan, maupun kecamatan. Sehingga, pengurusannya langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lalu, bagaimana penerapannya di Kota Madiun?

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Madiun Supriyono menyatakan bahwa aturan ini sudah berlaku di Kota Madiun. Masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan tidak perlu lagi melampirkan surat pengantar. ‘’Cukup datang ke kantor dispendukcapil dengan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan,’’ tuturnya.

Misalnya bagi penduduk yang ingin membuat kartu keluarga (KK) baru cukup membawa surat nikah dan keterangan pindah alamat bagi anggota baru. Untuk KK perubahan, syaratnya hanya KK lama dan surat pernyataan perubahan.

Selanjutnya, untuk pembuatan e-KTP baru cukup membawa KK. Perubahan e-KTP dapat dilakukan dengan melampirkan KK dan surat keterangan pindah.

Untuk pembuatan akta kelahiran cukup melampirkan surat keterangan lahir, buku nikah, KK, dan e-KTP. Sedangkan, untuk pengajuan akta kematian cukup menggunakan surat pernyataan kematian saja.

Baca juga:   Sajikan Informasi Secara Lengkap, Diskominfo Buka Peluang Menangkan PPID Award

Lebih lanjut, Supriyono menjelaskan, aturan baru ini tidak berlaku bagi penduduk yang belum masuk dalam database kependudukan. Artinya, bayi yang baru lahir dan orang-orang yang selama ini belum memiliki dokumen kependudukan tetap membutuhkan surat pengantar untuk mengurus berkas legalitasnya.

Begitu pula bagi penduduk yang meninggal dunia di rumah. Otomatis, mereka tidak memiliki surat keterangan kematian dari lembaga tertentu atau rumah sakit. Bagi mereka, tetap membutuhkan surat pengantar untuk mengajukan akta kematian.

Sebelum Perpres ini turun, Dispendukcapil Kota Madiun sebenarnya telah menerapkan inovasi 3 in 1. Yakni, mengurus akta kelahiran otomatis mendapatkan KK baru dan Kartu Identitas Anak (KIA). Begitu pula dalam pengurusan akta kematian otomatis mendapatkan KK baru dan KTP perubahan (bagi suami/istri yang ditinggalkan). Jadi, tidak memerlukan surat pengantar untuk pengajuan masing-masing dokumen.

‘’Dengan adanya Perpres ini semakin menguatkan secara hukum inovasi 3 in 1 yang sudah berjalan di Kota Madiun,’’ tegasnya. Dengan kebijakan ini, harapannya semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Serta, mewujudkan masyarakat Indonesia sadar pentingnya dokumen kependudukan. (Dhevit/irs/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Mulai yang polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#tolakcukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#DBHCHT_2018