MADIUN – Perkembangan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi, mengalami perubahan yang sangat cepat dan dahsyat. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana yang mumpuni sehingga mampu mengimbangi perkembangan itu. Salah satunya pembangunan menara telekomunikasi.

Seiring perkembangan waktu, pembangunan menara telekomunikasi juga perlu terus ditingkatkan. Namun, bukan berarti seluruh wilayah kota akhirnya menjadi hutan menara. Karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur tata ruang dan lokasi yang tepat untuk menempatkan menara telekomunikasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Madiun merancang draft Peraturan Walikota terkait pemanfaatan tata ruang zona penempatan menara telekomunikasi sebagai perubahan atas peraturan sebelumnya. Yakni, Perwal Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Wilayah Kota Madiun.

‘’Perwal ini sebagai output dari kajian yang dilakukan Pemkot, kemudian menjadi regulasi. Sehingga, pendirian menara telekomunikasi nantinya semakin diperkuat dengan payung hukum. Baik bagi pemerintah daerah, provider sebagai investor, serta masyarakat,’’ ujar Manajer Konsultan CV Asdamai Javatech Surabaya Muhammad Awaludin Ismail saat menjadi narasumber dalam FGD Pemanfaatan Tata Ruang Zona Menara Telekomunikasi di Wilayah Kota Madiun di Bima Ballroom Aston Hotel and Conference Center, Selasa (11/12).

Baca juga:   Dispendukcapil Cek Data Kependudukan Warga Binaan

Menurut Awaludin, pembangunan menara telekomunikasi berdampak besar bagi masyarakat. Terutama, dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk berkomunikasi lebih luas.

Di Kota Madiun, lanjut Awaludin, sudah cukup baik untuk persebaran menara telekomunikasi. Terutama, menara makro seluler. Namun, itu hanya untuk jaringan 2G. ‘’Untuk 4G memang masih banyak blind spot dan perlu ditingkatkan lagi,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Subakri dalam sambutannya menuturkan bahwa regulasi terkait pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan arahan pemerintah pusat. ‘’Terkait penyelenggaraan menara telekomunikasi, ada keharusan pemerintah daerah mengatur dalam aturan pengadaan menara dan penempatannya,’’ papar Subakri.

Dengan aturan ini, Subakri berharap tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi pemkot. Tetapi, juga bagi provider selaku investor dan masyarakat secara umum. (Yolanda/irs/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#tolakpitacukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#DBHCHT_2018