Money politic atau memberikan iming-iming dengan imbalan menyoblos adalah salah satu bentuk pelanggaran kampanye. (wshendro - madiuntoday)

MADIUN – Masa kampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terutama, terkait pelanggaran kampanye. Sebab, tak hanya merugikan, sanksi yang diterima pun sangat berat. Sehingga, jangan sampai warga Kota Madiun terlibat dalam pelanggaran kampanye.

Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko menuturkan, ada berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar kampanye. Baik oleh peserta pemilihan atau masyarakat. ‘’Semua diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,’’ tuturnya.

Namun, Kokok menuturkan, pelanggaran dengan sanksi terberat adalah money politic. Yakni, hukuman pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda senilai Rp 36 juta. Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat jangan mudah tergiur dengan iming-iming uang. ‘’Kalau ketahuan, bisa berat dendanya,’’ tegas Kokok.

Hal serupa juga berlaku bagi pelanggaran kampanye lainnya. Seperti, kampanye hitam, menyebar ujaran kebencian, hingga isu SARA. Kokok berharap, warga Kota Madiun dapat menjaga kondusifitas dan tidak terlibat dengan berbagai pelanggaran tersebut.

Sebaliknya, ada upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu menjaga ketertiban dalam masa kampanye. Yakni, dengan ikut menjadi pengawas partisipatif. Sehingga, dapat meminimalisir potensi pelanggaran.

Baca juga:   Jelang Idul Adha, Disperta Gelar Pelatihan Menyembelih Hewan Kurban

Kokok menjelaskan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat jika ingin melaporkan pelanggaran. Baik dalam masa kampanye, saat pencoblosan, maupun setelahnya. Yakni, dengan menyertakan bukti yang jelas. Misalnya, dengan foto atau video.

Tak hanya itu, diperlukan saksi yang dapat memperkuat bukti-bukti. Dengan demikian, laporan pelanggaran bisa segera diproses oleh Bawaslu. ‘’Tanpa adanya terlapor, bukti, dan saksi, maka laporan akan sulit terlacak,’’ imbuhnya.

Kokok berharap, keamanan dan ketertiban di Kota Madiun dapat terus terjaga dengan baik. Sehingga, Pemilu 2019 dapat berjalan lancar. ‘’Menjaga kondusifitas Kota Madiun berarti turut menjaga kondusifitas NKRI,’’ tegasnya. (WS Hendro/irs/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#tolakpitacukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#DBHCHT_2018