Masalah sampah palstik bukan hanya tentang membatasi benda, tetapi juga mengubah kebiasaan masyarakat. (wshendro - madiuntoday)

MADIUN – Gerakan yang digaungkan berbagai organisasi peduli lingkungan rupanya belum cukup untuk mengurangi peredaran sampah plastik. Perlu kontribusi dan tindakan nyata pemerintah dengan peraturan yang tegas untuk mendukung aksi tersebut.

Karenanya, Panitia Antar Kementerian (PAK) saat ini sedang menggodok peraturan pemerintah (PP) yang akan mengendalikan penggunaan kantong plastik. Tak tanggung-tanggung, kantong plastik akan dikenai cukai.

Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan, sejumlah kementerian yang terlibat dalam pembahasan itu di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, hingga Kemenko Bidang Maritim.

Selain itu, pembahasan juga dilakukan bersama Komisi XI DPR RI. ‘’Mengenai kapan aturan diberlakukan, tinggal menunggu keputusan pemerintah. Kami di bea cukai siap menerima cukai kantong plastik,’’ ujar Heru seperti dilansir dari DetikFinance.

Meski begitu, rupanya belum semua anggota sepakat untuk penerapan cukai. Misalnya, seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Perindustrian. Alasannya, kebijakan cukai kantong plastik bisa merugikan industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di bidang itu.

Menurut Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, permasalahan kantong plastik bukan pada produknya. Melainkan, manajemen penggunaan barang itu sendiri. ‘’Perilaku masyarakat yang perlu diubah,’’ ungkapnya sebagaimana dikutip dalam Gatra.com

Terlepas dari rencana PP dan cukai, sampah plastik telah terbukti mencemari lingkungan. Sifatnya yang tak mudah terurai bahkan membahayakan kehidupan satwa. Sudah banyak kasus hewan laut yang tersiksa bahkan mati karena sampah plastik.

Sebut saja video viral karya Christine Figgener tentang penyelamatan penyu Olive Rildey dari sedotan plastik yang menusuk lubang hidungnya. Atau, kasus paus sperma sepanjang 9,5 meter yang mati di perairan Wakatobi ternyata juga menyimpan 5,9 kilogram sampah plastik di perutnya.

Baca juga:   Tangkal Penularan Penyakit dari Hewan, Pemkot Bentuk Rumah Ramah Hewan

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan tarif kantong plastik di perusahaan ritel. Namun, rupanya aturan itu tidak berlaku efektif. Bahkan, saat ini banyak perusahaan ritel yang kembali menggratiskan kantong plastik sebagai wadah belanjaan.

Sedangkan, berbagai upaya yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi di antaranya menolak kantong plastik maupun sedotan sekali pakai. Kemudian, menggantinya dengan kantong kain, kotak makan yang bisa dicuci, maupun sedotan stainless steel atau bambu.

Sementara itu, upaya mengurangi sampah plastik juga didukung dengan kegiatan Adiwiyata di sekolah. Salah satunya, dengan membawa wadah makan dan botol minum sendiri. Serta, melarang kantin sekolah menjual makanan atau minuman yang menggunakan plastik sekali pakai. Serta, melakukan kegiatan daur ulang sampah yang masih bisa digunakan.

Dari berbagai inovasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengurangan sampah plastik sebenarnya bisa dilakukan tanpa adanya PP maupun cukai. Namun, masyarakat perlu mengubah perilaku hidup agar tidak tergantung terhadap kantong plastik. Lalu, bisakah kita membiasakan diri tanpa kantong plastik? (WS Hendro/irs/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#tolakpitacukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#DBHCHT_2019