Masuk Kategori Baik, Kinerja Kepala Daerah 2014/2019 Capai 86,2 Persen

Di Posting Oleh madiuntoday

25 Januari 2019

MADIUN – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) telah disampaikan Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto di hadapan wakil rakyat 26 Desember 2018 lalu. Pembahasan LKPJ AMJ sebagai informasi capaian kinerja periode 2014-2019 kembali dilakukan. Sidang paripurna dengan agenda Pembacaan Rekomendasi atas LKPJ AMJ tersebut dilaksanakan, Jum’at (25/1).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki empat misi. Di dalamnya terdapat tujuh tujuan, 14 sasaran dan 29 indikator beserta targetnya. Pemkot Madiun telah mencapai 86,2 persen dari target 29 indikator tersebut. Ini termasuk kategori baik. Capaian ini menjadi dasar DPRD Kota Madiun mengeluarkan rekomendasi untuk RPJMD kinerja eksekutif.

‘’Apa yang telah dilakukan Pemkot selama masa pemerintahan 2014-2019 termasuk kategori baik. Tentu ini dapat menjadi pembelajaran pemerintahan selanjutnya terutama dalam menyusun RPJMD. Menetukan indikator dan parameter tertentu harus terukur,’’ ungkap Ketua DPRD Kota Madiun Istono usai sidang.

Pencapaian ini tak lantas menurunkan semangat kepala daerah dalam melayani masyarakat. Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto mengatakan berbekal hasil rekomendasi tersebut Pemkot Madiun tak harus menurunkan target. Sebaliknya, harus menjadi pelecut semangat untuk lebih baik lagi. Apalagi, apa yang dilakukan eksekutif maupun legislatif, masyarakatlah yang merasakan.

‘’Target jangan diturunkan, evaluasi kinerja terus dilakukan serta pelaksanaannya harus lebih baik dari kemarin. Harus maksimal dengan ekspektasi tinggi,’’ ungkapnya.

Kekurangan, lanjutnya, wajib menjadi evaluasi bersama. Butuh peran serta masyarakat untuk pencapaian sejumlah indikator. Walikota mencontohkan program wajib belajar 12 tahun yang dijalankan Pemkot Madiun. Program tentu tak dapat tercapai 100 persen tanpa didukung peran masyarakat kendati fasilitas yang disediakan telah maksimal.

‘’Kalau kemudian masyarakat tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita juga tidak banyak bisa berbuat,’’ ungkap mantan rektor ini.

Walikota menambahkan dalam pencapaian kinerja kepala daerah dipengaruhi beragam faktor. Beberapa di antaranya tidak hanya butuh kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, butuh satu kesatuan dari semua elemen. Perencanaan yang dilakukan eksekutif dan legislatif harus terukur dan jangan sampai gagal dilaksanakan.

‘’Percuma pasang target tinggi kalau nantinya tidak tercapai. Masyarakat juga yang akan kecewa karena tidak dapat merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkasnya.

LKPJ AMJ sebagai bentuk penenuhan prinsip akuntabilitas dan tranparansi kinerja kepala daerah. Dalam hal ini masa kerja Walikota Madiun 2014/2019. Kajian, bahasan, dan kontrol dari legislatif dan masyarakat mengemuka dari pembahasan ini. (dhevit/adit/diskominfo)

#100TahunMadiun
#IndonesiaBicaraBijak
#KotaMadiunKarismatik

Artikel Terkait

Don`t copy text!