Kinerja Andal Pelayanan Publik Pemkot Madiun Dapat Usulan Satyalencana

MADIUN – Pelayanan merupakan salah satu fungsi pemerintahan terhadap masyarakat. Karena itu, inovasi terus dikembangkan agar pelayanan semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien.

Kota Madiun pun tak mau ketinggalan. Sejumlah inovasi pelayanan telah terbukti mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Bahkan, telah diganjar penghargaan. Baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Salah satunya seperti inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

”Ada atau tidaknya penilaian, setiap hari kinerja kami seperti ini untuk memfasilitasi masyarakat,” tutur Kepala Dispendukcapil Kota Madiun Nono Djati Kusumo saat menerima kunjungan tim Common Sense Survey dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/2).

Selama ini, Dispendukcapil telah melakukan beberapa terobosan terkait pelayanannya. Antara lain, 3 in 1, yaitu pengurusan akte kelahiran, perkawinan/perceraian (non muslim), dan akte kematian langsung jadi. Program Semedi, sehari mesti jadi dokumen KK dan KTP. Serta, Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan (Pecel Andok).

Terkait hasil penilaian yang sedang dilakukan oleh tim Common Sense Survey, Nono menyerahkan sepenuhnya kepada verifikator. Namun, Nono menegaskan bahwa apapun hasilnya nanti tidak akan memengaruhi kinerja mereka. ”Kami akan tetap lakukan yang terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Madiun,” tegasnya.

Terpisah, Kepala DPMPTSPKUM Kota Madiun Harum Kusumawati mengaku optimis Kota Madiun dapat meraih penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Baca juga:   Dispendukcapil untuk Madiun yang Lebih Baik

Dalam kesempatan itu, Harum juga menjabarkan inovasi pelayanan yang ada di dinasnya. Salah satunya, Madiun Kota Single Submission (MASS). ”Perizinan kami sudah terintegrasi OSS (online single submission), peraturannya sesuai ketetapan pemerintah. Tidak ada pungli, gratifikasi, maupun suap,” paparnya.

Tak hanya itu, sistem yang terintegrasi OSS ini juga memberikan kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Hal inipun menjadi salah satu pemicu naiknya iklim investasi di Kota Madiun.

Sementara itu, Ketua Tim Common Sense Survey Ir. Moh. Yuliarto mengapresiasi kinerja OPD Pemkot Madiun. ”Terlihat apa yang dilakukan Kota Madiun ini bagus. Kota ini juga menjadi bagian dari beberapa daerah lainnya yang berkinerja tinggi,” terangnya.

Setelah proses survei, tim akan mengumpulkan data-data yang telah berhasil direkam. Kemudian, data tersebut akan dipertimbangkan melalui sidang dewan gelar yang akan memutuskan daerah mana yang akan ditetapkan untuk mendapatkan penghargaan.

”Semoga dengan adanya penilaian ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi, kinerja, dan layanannya sehingga semakin memudahkan masyarakat,” tandasnya. (Lucky/dhevit/kus/irs/madiuntoday)

Selalu patuhi aturan dan jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Mulai yang polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#tolakpitacukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#DBHCHT_2019