JAKARTA – Inovasi dibidang perizinan terus dilakukan pemerintah. Terbaru, Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). SIMBG tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Terutama dalam urusan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) yang lebih tertib dan transparan tentunya.

Sistem anyar tersebut sudah mulai diterapkan pemerintah daerah. Salah satunya, Pemkot Madiun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Harum Kusumawati menyebut keberadaan SIMBG cukup membantu urusan perizinan IMB di kota pecel. Melalui sistem digital tersebut setidaknya telah mengurangi penumpukan dokumen perijinan di kantor yang selama ini terjadi.

“Dengan adanya SIMBG tidak hanya memberikan ijin tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan keandalan bangunan gedung. Karena dengan sistem semua dokumen terkait harus dipenuhi tanpa kecuali. Jika dokumen tidak lengkap dan benar tidak akan keluar ijinnya. Bukan kami yang menolak, tetapi yang menolak sistem. Sehingga, petugas juga terlindungi karena tidak dicurigai bermain-main dalam mengeluarkan perijinan,” ujar Harum saat PUPR 4.0 Expo di Jakarta, Selasa (26/2).

Harum bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Madiun Suwarno memang diundang ke Kementerian PUPR. Sebab, Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang cukup cepat dalam penerapan sistem anyar tersebut. Berbagai testimoni mengemuka terkait penerapan SIMBG. Hal tersebut diharapkan memotivasi daerah lain untuk juga segera menerapkan SIMBG.

Kepala Subdit Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Wahyu Kusumosutanto mengatakan SIMBG ini merupakan sistem berbasis website yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam permohonan IMB dan SLF kepada Pemerintah Daerah.

Baca juga:   Halal Bihalal, Walikota Harap Peran Alim Ulama Meningkat Agar Pondasi Agama Makin Kuat

“Selain itu juga dipergunakan untuk mengajukan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, untuk perijinan pembongkaran serta renovasi, dan juga untuk kepentingan pendataan bangunan,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, SIMBG merupakan perangkat yang dapat digunakan bagi pemohon perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu serta perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan gedung.

“Dengan adanya SIMBG diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedung juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas,” ujarnya.

Dikatakan Wahyu, jika dibandingkan dengan pengajuan IMB secara manual, SIMBG memungkinkan semua proses pengajuan teradministrasi dengan baik sehingga dapat dikontrol secara terbuka pada setiap tahapan progresnya.

“Jika dahulu saat masih manual, setiap prosesnya dibutuhkan tanda terima atau berita cara, maka dengan SIMBG semuanya otomatis didokumentasikan ke dalam sistem,” terangnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut inovasi tersebut sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (BG). Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan serta keserasian bangunan dan lingkungan, melalui pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Perda tentang Bangunan Gedung.

“Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan seluruh bangunan gedung secara tertib dan terjamin keselamatan penggunanya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah mengikuti ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes),” katanya beberapa waktu lalu. (dilansir dari Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR/madiuntoday)