MADIUN – Kemajuan suatu kota/kabupaten tidak lepas dari dukungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Daerah tidak mungkin meningkatkan pembangunannya jika tidak ada PAD yang masuk. Karenanya, diperlukan langkah yang tepat untuk dapat meningkatkan PAD setiap tahun.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi di daerahnya, Komisi C DPRD Kabupaten Batang melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Madiun, Kamis (16/5). Tujuannya, untuk mempelajari langkah-langkah yang dilakukan pemkot terkait peningkatan PAD.

“Pendapatan daerah Kota Madiun sangat bagus, aktivitas perekonomiannya sangat luar biasa,” kata Fauzi, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Batang saat ditemui setelah kunjungan di Kota Madiun.

Seperti diketahui, penduduk Kota Madiun sekitar 290 ribu jiwa. Namun, dapa mengelola APBD sebesar Rp 1,2 triliun. PAD pun mencapai Rp 231 Milyar pada 2018. Rinciannya, Rp 83 miliar dari pajak, Rp 19 miliar dari retribusi, dan Rp 13 miliar dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan disetor oleh BUMD yang dimiliki Pemkot Madiun.

Kunker Komisi C DPRD Kabupaten Batang diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Pambangunan Kota Madiun Andriono Waskito Murti. Dalam kesempatan itu, Andriono menuturkan bahwa PAD Kota Madiun juga berasal dari investasi. Baik dari dalam maupun luar kota. “Paling banyak investasi dari perdagangan dan jasa,” ungkapnya.

Baca juga:   Suket Hilang/Rusak? Cukup Pakai Salinan KK Untuk Cetak E-KTP

Andriono juga menjelaskan 2 program untuk optimaslisasi pendapatan dari sektor pajak daerah yang dikelola Bapenda. Yakni, program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah, serta program pengkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah.

Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Bapenda Kota Madiun Dianto menambahkan, pajak yang dikelola Bapenda ada 9 macam. Antara lain, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini sesuai amanat UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk memaksimalkan pendapatan dari PBB, Bapenda melakukan pemutakhiran data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dengan pemutakhiran data ini digunakan sebagai dasar dalam menetapkan SPPT PBB.

“Sesuai penelusuran PBB yang dilakukan Bapenda ada 56.331 SPPT. Untuk pajak 600 ribu keatas langsung ke Bapenda, dan di bawah 600 diserahkan ke kelurahan se-kota Madiun,” paparnya.

Kunjungan ini sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Batang. Fauzi menuturkan, hal ini sebagai bentuk meningkatkan silaturahmi agar semakin erat, tukar pengalaman, dan pendapat. Tujuannya, dalam rangka menggali inovasi pendapatan pajak dan retribusi. (nurdiono/adit/diskominfo)