MADIUN- Dalam rangka sinkronisasi tanggungjawab dan tugas eksekutif-legislatif demi terwujudnya Kota Madiun yang sejahtera, pada Kamis (20/6), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2018.

Bertempat di Gedung Paripurna DPRD yang berada di Jalan Taman Praja Kota Madiun, empat fraksi dari lima fraksi DPRD Kota Madiun memberikan sejumlah tanggapan kepada pihak eksekutif terkait LPJ APBD Kota Madiun Tahun 2018. Tanggapan tersebut berasal dari fraksi PKB, Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi Pembangunan Nasional Rakyat Sehajtera (PNRS) serta Fraksi Gerindra.

Sementara Fraksi PDIP tidak memiliki pertanyaan, karena LPJ APBD 2018 dianggap sudah jelas. Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, dalam sidang paripurna tersebut, fraksi dewan mempertanyakan sejumlah hal yang perlu mendapat tanggapan dari Walikota Madiun.

“Rata-rata pertanyaannga menyangkut pada bentuk komitmen kepala daerah terpilih atas program-program kegiatan kedepan sesuai dengan visi-misi diawal pengabdian dengan melihat kondisi keuangan yang ada,” jelasnya.

Baca juga:   Peringati Hari Jadi, Pemprov Jatim Gelar Tahlil Kubro Agar Makin Religi

Selain itu, kata dia, agenda kaitannya dengan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih harus dikawal bersama.

“Ini menjadi PR kepala daerah terpilih, tentu bersama dengan kami DPRD selaku mitra untuk selalu mengingatkan apa yang menjadi tanggungjawab dan tugas bersama antara eksekutid dan legislatif,” ungkapnya.

Walikota Madiun Drs.H.Maidi, SH, MM, M.Pd bersama Wakil Walikota Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait menghadiri sidang paripurna tersebut. Rencananya, jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi DPRD akan disampaikan oleh walikota pada rapat paripurna yang dijadwalkan pada Jumat (21/6).
(nur/adit/kus/diskominfo)