MADIUN – Hari Raya Idul Fitri 1.440 Hijriyah yang telah berlangsung beberapa waktu lalu rupanya memengaruhi tingkat inflasi Kota Madiun. Hal ini seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Meski begitu, tingkat inflasi ini masih dalam tahap bisa dikendalikan.

Hal ini terungkap dalam rilis survei Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Selasa (2/7). Pada Juni 2019, tingkat inflasi Kota Madiun berada pada angka 0,22 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Jatim yang hanya 0,13 persen.

‘’Namun, masih di bawah inflasi nasional, yakni 0,55 persen,’’ tutur Kepala BPS Kota Madiun Umar Syaifuddin dalam rilis di kantornya bersama media.

Menurut Umar, angka inflasi di Kota Madiun secara nasional masih cukup terkendali. Artinya, daya beli masyarakat di Kota Madiun masih stabil.

Tingginya angka inflasi ini tak lepas dari permintaan barang dan jasa yang cukup tinggi pada bulan Ramadan. Terutama, pada kelompok bahan makanan dan transportasi. “Di awal bulan Juni awal Lebaran, kenaikan hampir dua kali lipat pada hari sebelumnya. Hampir di semua transportasi memiliki andil inflasi yang cukup tinggi,” paparnya.

Baca juga:   Siap Hadapi Masa Angkutan Nataru, PT KAI Antisipasi Puncak Arus Penumpang

Meski begitu, fenomena deflasi juga terjadi pada beberapa kelompok bahan makanan. Angkanya mencapai -0,78 persen. Seperti daging ayam ras, bawang merah dan bawang putih, serta bumbu lainnya yang mengalami penurunan harga signifikan pada bulan Juni.

Melihat kondisi tersebut, Umar mengimbau kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun agar mewaspadai inflasi di bulan Juli. Sebab, menjelang masuk sekolah biasanya ada kenaikan harga pada kebutuhan sandang serta iuran sekolah. Sehingga perlu diwaspadai harga-harga yang berkaitan dengan keperluan sekolah.

Umar berharap untuk bulan Juli sampai Desember mendatang tingkat inflasi Kota Madiun bisa semakin dikendalikan. Karena sesuai alur inflasi tahun-tahun sebelumnya di Kota Madiun, puncak inflasi tertinggi ada pada momen Ramadan dan Lebaran. “Seterusnya inflasi dapat terkendali, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga,” pungkasnya. (nurdiono/adit/diskominfo)