Eksekutif-legislatif Sepakati Isi KUPA PPAS

MADIUN – Pemerintah Daerah (pemda) dan DPRD Kota Madiun menggelar penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS-P) Kota Madiun tahun 2019.

Penandatanganan nota kesepatakan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Madiun, Kamis (18/7). Serta, dihadiri oleh Walikota Madiun Maidi, pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun, serta pejabat di lingkungan Pemkot Madiun, forkopimda, dan perwakilan masyarakat.

Ditemui setelah prosesi penandatanganan nota kesepakatan, Walikota Madiun Maidi menuturkan bahwa perubahan APBD dilakukan salah satunya terhadap program dan kegiatan pemkot yang dananya masih kurang. Atau, terjadi penambahan volume di lapangan.

“Untuk menyempurnakan APBD 2020, maka di 2019 ini diperlukan perubahan itu. Sehingga, 2020 tidak mengalami kesulitan,” ujarnya.

Beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran menurut Walikota antara lain yang berkaitan dengan jalan, drainase, penerangan jalan, dan instansi yang membutuhkan untuk mencukupi sarana prasarana setelah pindah kantor.

Baca juga:   Dijamin Kuat dan Tahan Lama, Perkuatan Embung Pilangbango

Meski begitu, Walikota menegaskan, program dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran itu sifatnya dapat dilakukan dalam jangka pendek. Yakni, tidak sampai 2 atau 3 bulan harus sudah selesai.

“Lebih dari itu masuk program dan kegiatan di 2020 atau 2021,” tegasnya.

Terkait aturan KUPA PPAS, Walikota berharap dapat segera terselesaikan dan didok pada Agustus mendatang. “Masih ada 3 bulan untuk menyelesaikan program dan kegiatan. Kami optimis anggaran tahun ini bisa terserap lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.

Penandatanganan nota kesepakatan KUPA PPAS dilaksanakan oleh Walikota bersama Ketua DPRD Kota Madiun Istono. KUPA PPAS menjadi dasar acuan pelaksanaan P-APBD 2019. (wshendro/irs/diskominfo)