Masih Diminati, Pemkot Ajukan Pembangunan Rusunawa Tahap II

Bedah Rumah Terkendala Status Kepemilikan Tanah

MADIUN – Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diprogramkan Pemkot Madiun dengan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat rupanya mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Meski saat ini semua kamar telah terpenuhi, masih banyak warga yang mengantri untuk menempatinya. Karena itu, pemkot mengajukan permohonan pembangunan rusunawa tahap II di lokasi yang sama.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto saat ditemui setelah membuka sosialisasi 3 perda inisiatif DPRD di Ballroom Sun Hotel Madiun, Kamis (8/8). ‘’Lokasi sudah siap, surat juga sudah kami ajukan awal tahun ini, tapi masih menunggu kajian dari pusat,’’ ungkapnya.

Menurut Rusdiyanto, banyak masyarakat Kota Madiun yang memenuhi syarat untuk bisa menghuni rusunawa. Namun, daya tampung bangunan tersebut hanya mampu hingga 64 KK saja. Karenanya, dia berharap pengajuan rusunawa tahap II ini bisa segera mendapatkan jawaban.

Selain mengajukan pembangunan rusunawa tahap II, Pemkot Madiun sebenarnya telah menganggarkan program kesejahteraan bagi masyarakat yang saat ini menempati rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2020. Yaitu, dengan pembangunan rumah deret di kawasan Jalan Puter.

‘’Sekarang ini lokasi itu sudah ditempati warga, tapi pembicaraan belum menemukan titik temu,’’ ujarnya.

Baca juga:   Dapat Pimpinan Baru, Kepala BPS Kota Madiun Sowan ke Walikota

Pembangunan rumah deret, lanjut Rusdiyanto, merupakan upaya untuk melengkapi program rusunawa. Dengan rumah tinggal yang lebih baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Dalam menangani RTLH, pemkot juga memiliki program bedah rumah. Namun, program tersebut seringkali terkendala status kepemilikan tanah. ‘’Kalau milik sendiri, kami bisa bangun. Tapi, ternyata lokasi yang ditempati itu bukan miliknya. Satu-satunya jalan ya dengan rusunawa,’’ terang Rusdiyanto.

Terkait pengelolaan rusunawa, aturan dan ketentuannya telah terangkum secara jelas dalam perda inisiatif DPRD Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2018. Di dalam perda tersebut tidak disebutkan secara jelas jangka waktu penghuni dapat menempati rusunawa.

‘’Kami hanya mengimbau kepada penghuni yang tingkat ekonominya sudah cukup untuk dapat memiliki rumah sendiri dan meninggalkan rusunawa. Sehingga, bisa ditempati oleh warga lainnya yang membutuhkan,’’ tandasnya. (WS Hendro/irs/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman keras, narkoba, serta rokok ilegal. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#gempurrokokilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#DBHCHT_2019