Tingkatkan Kompetensi Insan Media, Pemkot Madiun Gelar Pelatihan Bagi Kuli Tinta

JAKARTA – Pers memegang peran penting dalam jalannya pemerintahan. Bukan hanya penyebar informasi. Namun, juga penegak demokrasi. Tak heran, peran pers harus terus ditingkatan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menggelar pelatihan kepada insan pers Kota Pendekar di Jakarta, Jumat (20/9). Sejumlah pemateri jempolan dihadirkan. Mulai Redaktur Pelaksana I LKBN Antara Budi Setyawanto hingga Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun. Pemateri dari praktisi tersebut diharap semakin dapat menambah kompetensi wartawan Kota Pecel.

Berbagai topik mengemuka saat pelatihan yang diikuti 45 wartawan dari berbagai media tersebut. Mulai soal kompetensi wartawan hingga terkait pengaduan kode etik dan aturan pers. Materi dinilai penting agar insan pers semakin memahami tugas pokok fungsi dalam menjalankan profesinya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun Subakri menyebut insan pers menghadapi banyak kendala dan masalah dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, di era keterbukaan informasi sekarang ini. Tidak sedikit kasus yang menyangkut wartawan terkait pemberitaan. Hadirnya Dewan Pers tentu memberikan kenyamanan tersendiri.

“Profesi wartawan memiliki dewan pers. Penting kiranya memahami tugas dan fungsi dewan pers ini agar dapat membantu wartawan dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.

Baca juga:   Aplikasi Ini Bantu Mudikmu Jadi Lancar Bebas Hambatan

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menuturkan pemerintah memberikan kebebasan dalam pers. Namun, wajib sesuai aturan main. Mulai harus berbadan hukum hingga terverifikasi dalam dewan pers dan wartawannya juga tersertifikasi uji kompetensi kejurnalistikan. Hal itu penting lantaran banyak bermunculan media dan wartawan sekarang ini. Hendry menyebut hal itu dilakukan sebagai upaya menertibkan media dan wartawan di tanah air.

“Badan hukum di tanah air ada 3. Yayasan, koperasi, dan PT. Dari ketiganya PT yang paling memungkinkan. Setelah berbadan hukum baiknya didaftarkan ke Dewan Pers,” ungkapnya.

Hal itu penting agar Dewan Pers dapat memberikan perlindungan dan pendampingan secara maksimal. Hendry menyebut banyak kasus terkait pers yang tidak dapat ditangani secara optimal lantaran media dan wartawan yang bersangkutan belum terdaftar di Dewan Pers.

“Banyak permasalahan yang dihadapi wartawan dan media. Baiknya memang harus terdaftar di Dewan Pers. Itu penting untuk wartawan maupun media itu sendiri,” pungkasnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)