Dukung Usaha Kecil, Walikota Wacanakan Penghapusan Retribusi PKL

MADIUN – Upaya menjaring minat investor besar sedang gencar dilakukan oleh Pemkot Madiun. Tak hanya meningkatkan ketersediaan fasilitas bagi warganya. Hal ini juga sebagai cara untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak.

Kedatangan investor besar inipun sebentar lagi akan dirasakan manfaatnya oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini tak lain karena Walikota Madiun Maidi merencanakan penghapusan retribusi bagi pengusaha kecil yang berjualan di tepi jalan tersebut.

‘’Yang dikenai retribusi (pengusaha) yang besar-besar saja, yang kecil dibebaskan,’’ ujar Walikota saat ditemui setelah membuka rakor Trantibum di kantor Kecamatan Kartoharjo, Rabu (2/10).

Wacana penghapusan retribusi bagi PKL saat ini tengah digodok oleh pemkot. Targetnya, program ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Menurut Walikota, penghapusan retribusi bagi PKL ini merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pengusaha kecil. Tanpa dibebani pajak, diharapkan roda perekonomian para pengusaha tersebut bisa semakin membaik.

Baca juga:   Trans Jawa Terhubung, Walikota Harap Segera Tangkap Setiap Peluang

Meski begitu, Walikota tetap mengimbau agar para PKL selalu mematuhi peraturan. Salah satunya, dengan turut menjaga kebersihan dan keindahan kota. Serta, mematuhi ketertiban umum dan tidak mengganggu para pengguna jalan yang lainnya.

Penghapusan retribusi PKL, lanjut Walikota, juga didasarkan oleh kenyataan bahwa ada pemasukan dan pengeluaran yang tak seimbang. Khususnya, antara hasil yang didapat dari memungut retribusi PKL dengan gaji yang dikeluarkan pemkot bagi para penagih retribusi.

‘’Karena itu, lebih baik didrop. Lalu, SDM ini digunakan di bidang yang lain,’’ jelasnya. Walikota optimis bahwa pajak dari pengusaha maupun investor besar mampu memenuhi target PAD pemkot. ‘’Kami akan pilah-pilah. Mana yang dari PKL, UKM, restoran, atau hotel. Harapannya, penghapusan retribusi PKL ini bisa berjalan lancar,’’ tandasnya. (Dhevit/irs/madiuntoday)