Terkait Pengembangan Stasiun Madiun, Walikota Tunggu Hasil Konsultasi BPK

MADIUN – Audiensi yang dilakukan oleh pimpinan PT KAI Daop 7 Madiun dengan Walikota Madiun Maidi beberapa bulan lalu ditindaklanjuti oleh Pemkot Madiun. Yakni, terkait pengembangan Stasiun Madiun melalui tukar guling lahan Daop 7 dan Pemkot di Jalan Kompol Sunaryo.

Saat ditemui setelah rapat paripurna dengan DPRD Kota Madiun, Walikota mengungkapkan bahwa rencana tersebut saat ini sudah sampai pada tahap permohonan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

‘’Kalau BPK dan KPK mengizinkan, silakan. Tapi kalau tidak, nanti akan jadi temuan yang bermasalah di kemudian hari,’’ tutur Walikota saat diwawancarai, Rabu (9/10).

Lebih lanjut, Walikota menjelaskan, proses tukar guling bertujuan untuk memperbesar stasiun. Yakni, menggunakan ruas Jalan Kompol Sunaryo sebagai area parkir stasiun. Sedangkan, akses jalan tersebut akan ditukar dengan perumahan KAI yang dijadikan aspal dan trotoar baru.

Baca juga:   Bersarung, Forkopimda Lawan PCNU Tanding Sepakbola

Terkait hal itu, Walikota pun mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung rencana PT KAI. Apalagi, jika hal tersebut memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan peningkatan tata kota. Namun, pihaknya tak dapat langsung menyetujui sebelum ada hasil audit dari BPK dan KPK.

Tak hanya itu, Pemkot Madiun juga akan melaksanakan studi banding ke Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Sebab, di wilayah tersebut pernah terjadi hal yang sama. ‘’Dan, setelah dikonsultasikan ke BPK hasilnya diperbolehkan dan penataan kota semakin baik,’’ imbuhnya.

Jika disetujui oleh BPK dan KPK, Walikota berharap proses tukar guling ini dapat berjalan lancar. Serta, membuat jalan dan trotoar di depan stasiun semakin besar dan luas. ‘’Saya minta seperti Malioboro,’’ ungkapnya. (WS Hendro/irs/madiuntoday)