Iuran BPJS Kesehatan Direncanakan Naik Pesat, Pemkot Tak Akan Korbankan Masyarakat

MADIUN – Rencana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menaikkan iuran menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah di daerah. Pasalnya, pemerintah daerah turut menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan itu bagi masyarakatnya. Seperti di Kota Madiun yang menanggung 76 ribu lebih masyarakat dalam keikutsertaan BPJS. Pemkot setempat mengeluarkan Rp 1,7 miliar setiap bulan kepada BPJS kesehatan. Kenaikan besaran iuran tentu cukup berpengaruh pada keuangan daerah.

‘’Saat ini, Pemkot mengeluarkan Rp 20 sampai Rp 25 miliar setahun untuk pembayaran BPJS. Kalau ini naik seratus persen, berarti anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp 50 miliar. Ini tentu berat,’’ kata Walikota Madiun Maidi.

Hal itu disampaikan walikota saat Peringatan Hari Pangan Sedunia di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Rabu (16/10) kemarin. Padahal, lanjut walikota, pihaknya tengah berupaya melakukan pencegahan penyakit pada masyarakat. Salah satunya, dengan penanaman tanaman obat keluarga di pekarangan rumah warga. Bahkan, walikota sempat berkunjung ke Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah untuk belajar itu.

‘’Kalau masyarakat punya tanaman obat-obatan sendiri harapannya penyakit yang diderita sudah bisa dicegah sebelum memburuk dan tidak perlu (berobat) ke rumah sakit. Tetapi pembayaran ke BPJS tetap sama. Kalaupun ada sisa, tidak kembali ke daerah. Tetapi masuk ke BPJS,’’ ujarnya.

Baca juga:   Rajin Deteksi Dini Jadi Upaya Pencegahan Kanker Mulut Rahim

Hal itu, berbeda dengan konsep Jamkesmasta Pemkot Madiun dulu. Besaran tagihan Jamkesmasta yang dibayarkan sesuai dengan banyaknya masyarakat yang berobat menggunakan Jamkesmasta tersebut. Pun, sisa anggaran pembayaran kembali ke pemerintah daerah. Walikota menyebut anggaran Jamkesmasta mencapai Rp 30 miliar setahun. Namun, kebanyakan hanya terpakai sekitar Rp 22 miliar. Rp 8 miliar di antaranya kembali ke kas daerah untuk pembiayaan tahun berikutnya.

‘’Rencananya saya akan berkoordinasi dengan dewan terkait ini. Harus ada kajian-kajian. Toh, kalau memang harus naik, kan harus memikirkan juga pengelolaan anggarannya. Prinsipnya, masyarakat tidak boleh dikorbankan,’’ tegasnya sembari menyebut hasil kajian juga akan disampaikan pada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Sekedar diketahui, capaian keikutsertaan BPJS Kesehatan masyarakat Kota Madiun mencapai 95 persen dengan total penduduk mencapai 210 ribu jiwa lebih. Rinciannya, 76 ribu Penerima Bea Iuran Daerah (PBID), 25 ribu lain Penerima Bea Iuran Nasional (PBIH), dan 87 ribu lainnya merupakan non PBI. Baik yang ikut secara mandiri maupun ditanggung perusahaan tempat bekerja. Pemerintah Kota Madiun terus mencari masyarakat yang belum ter-cover dan menuntaskan capaian keikutsertaan mencapai 100 persen. (dhevit/agi/madiuntoday)