Pembayaran Klaim BPJS Terkendala, Walikota Minta Pelayanan Kesehatan Tetap Harus Prima

MADIUN – Urusan kesehatan menjadi perhatian tersendiri Pemerintahan Kota Madiun. Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat Kota Pendekar sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal kendati banyak permasalahan dalam penerapannya. Seperti urusan jaminan kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kali ini urusan pembayaran klaim rumah sakit kepada BPJS yang tertunggak cukup besar. Untuk RSUD Kota Madiun saja mencapai RP 35 miliar lebih. Besaran itu merupakan klaim sejak Mei hingga September lalu.

‘’Pasien yang datang berobat ke rumah sakit kita semakin banyak. Tetapi untuk premi dari BPJS telat berbulan-bulan. Padahal rumah sakit harus terus jalan,’’ kata Walikota Madiun Maidi saat usai forum kemitraan dengan BPJS Kesehatan di Aston Hotel, Senin (21/10).

Hal itu, lanjutnya, bisa berdampak luas. Terutama keberlangsungan rumah sakit. Bagaimana tidak, duit yang seharusnya diterima rumah sakit dari BPJS terlambat. Padahal, duit tersebut digunakan untuk belanja obat dan lain sebagainya. Karena, rumah sakit harus mencari dana talangan hingga efisiensi anggaran semaksimal mungkin. Hal itu hampir terjadi diseluruh rumah sakit. Terbesar RSUD dr Soedono yang mencapai Rp 55 miliar. Begitu juga dengan rumah sakit swasta seperti RSI yang mengalami penunggakan sebesar RP 20 miliar.

Padahal, pembayaran iuran BPJS untuk masyarakat yang ditanggung Pemerintah Kota Madiun tidak pernah telat. Besarannya, mencapai Rp 1,7 miliar setiap bulannya. Pemkot Madiun memang sudah menganggarkan untuk pembayaran iuran BPJS bagi 76 ribu lebih masyarakat kurang mampu yang belum ter-cover pemerintah pusat. Walikota pun sempat mengancam tidak akan membayar iuran tersebut jika klaim rumah sakit masih tertunggak.

‘’Permasalahan-permasalahan di daerah seperti ini harus didengar pemerintah pusat. Saya akan berkirim surat ke kementerian terkait soal ini. Semoga mendapatkan solusi,’’ ujarnya.

Apalagi, ada rencana kenaikan tarif BPJS mulai tahun depan. Hal tersebut tentu semakin menyulitkan pemerintah daerah. Saat ini, Pemkot Madiun menggelontorkan Rp 20 sampai Rp 25 miliar setahun untuk pembayaran iuran BPJS tersebut. Artinya, Pemkot harus menyiapkan Rp 50 miliar tahun depan.

Baca juga:   Perbaiki Saluran, Pemkot Alihkan Sementara Arus Lalin di Jalan Mayjend Sungkono

Rencana Kembali ke Jamkesmasta.

Walikota menyebut belum dapat memastikan akan menghidupkan kembali program jaminan kesehatan masyarakat semesta (Jamkesmasta). Namun, walikota menyebut lebih memilih Jamkesmasta daripada BPJS Kesehatan. Hal itu berangkat dari sejumlah pertimbangan. Salah satunya, besaran iuran yang dibayarkan sesuai dengan klaim yang digunakan. Sisanya, kembali ke kas daerah untuk pembayaran tahun depan. Hal tersebut berbeda dengan BPJS Kesehatan. Pemda harus membayar sesuai dengan jumlah peserta. Entah peserta yang bersangkutan menggunakan kartunya atau tidak. Walikota menyebut masih akan membahasnya lebih lanjut. Termasuk mendengar solusi pemerintah pusat terlebih dahulu.

‘’Ini masih akan dilakukan pembahasan. Tetapi kalau disuruh memilih, tentu saya pilih Jamkesmasta,’’ ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Tarmuji menyebut tunggakan pembayaran terjadi lantaran menunggu pengiriman dari kantor pusat. Pihaknya mengaku langsung melakukan pembayaran kepada rumah sakit begitu dana pusat turun. Namun, bukannya tanpa solusi. Pihaknya mengusulkan untuk melakukan pinjam bank sebagai pengganti klaim BPJS yang belum terbayarkan. Hal itu, sudah dilakukan sejumlah rumah sakit. Salah satunya, RSU Darmayu Ponorogo.

‘’Setiap ada dana langsung kami bayarkan ke rumah sakit. Tetapi memang dananya belum turun. Instruksi dari pusat ya dengan meminjam dana talangan dari bank tadi,’’ ujarnya sembari menyebut rencana kenaikan tarif BPJS berangkat dari Kementerian Keuangan.

Solusi tersebut tampaknya tidak akan berjalan di Kota Madiun. Walikota Maidi terang-terangan menolak solusi tersebut. Sebab, peminjaman uang ke bank yang dilakukan pemerintah daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus mengikuti aturan yang berlaku. Paling tidak melibatkan wakil rakyat.

‘’Lagipula juga lucu. Yang punya hutang itu BPJS, masak kita yang diminta hutang ke bank untuk pembayaran klaim yang tertunggak itu. Ini masih dicarikan solusinya. Prinsip pelayanan kepada orang sakit tetap harus prima,’’ tegasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)