MADIUN – Anggaran Belanja Negara tahun ini mencapai Rp 2 ribu triliun lebih. Setengah di antaranya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Artinya, kebutuhan negara akan barang dan jasa cukup besar. Tak heran, butuh sistem yang bagus agar pengadaan barang dan jasa semakin baik. Mewujudkan itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pusdiklat PBJ LKPP) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) berencana membuat modul pelatihan dan program program Supplier Capacity Building.

Modul tersebut diharap memberikan pemahaman kepada penyedia barang dan jasa dengan pemerintah. Penyusunan modul pelatihan tersebut tentu tidak sembarangan. LKPP melakukan survei demi kesempurnaan penyusunan modul pelatihan tersebut. Survei ini dikhususkan kepada pemiki usaha penyedia barang dan jasa. Penyedia dapat mengakses http://bit.ly/SurveyPenyedia untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.

Baca juga:   Sampai Pit Stop, Peserta Siapkan Strategi Menuju Finish

Survei bersifat umum. Mulai nama dan jenis usaha, hingga pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa yang pernah maupun belum dilakukan. Seperti pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik, pengetahuan mengenai e-katalog, tentang sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup), hingga tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

Penyedia barang dan jasa tidak perlu khawatir. Sebab, LKPP menjamin kerahasian data dan informasi yang diberikan. Survei ini penting mengingat juga bersentuhan dengan penyedia jasa dan barang nantinya. Kelengkapan informasi menjadi bekal dalam penyusunan modul dan program tersebut. (agi/madiuntoday)