Gubernur Khofifah Tetapkan UMK Jatim 2020

Naik 8,51 Persen dari Tahun Lalu

SURABAYA – Besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur 2020 telah resmi ditetapkan oleh Pemprov Jatim hari ini, Rabu (20/11). Besaran UMK Jatim 2020 naik hingga 8,51 persen dari tahun lalu.

Untuk besaran UMK yang tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp 4.200.479,19. Sedangkan, yang terendah adalah Kabupaten Magetan sebesar Rp 1.913.321,73. Sementara Kota Madiun dipastikan naik sebesar Rp 1.954.705,75.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat konferensi pers di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur juga didampingi oleh ketua dan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. Serta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jatim.

Penetapan UMK ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tanggal 20 November 2019. Yakni, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020. Penetapan ini dilakukan sehari sebelum batas akhir penetapan UMK yaitu pada tanggal 21 November 2019.

Kenaikan UMK sebesar 8,51 persen inipun juga mengacu pada Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor BM/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Yaitu, tentang Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Baca juga:   Tenang!!! Harga Komoditi di Kota Madiun Cenderung Stabil Menjelang Ramadan Tahun Ini

Kenaikan UMK juga berpedoman terhadap formula perhitungan upah minimum yang diatur pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Sebelum ditetapkan, bupati/walikota menyampaikan usulan kenaikan UMK daerahnya masing-masing kepada Gubernur. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim melakukan sidang pembahasan usulan yang masuk dari masing-masing kabupaten/kota.

Dengan ditetapkannya UMK Jatim Tahun 2020 ini, Gubernur berharap semua stakeholders mampu menjaga iklim hubungan industrial di Jatim. Agar tetap terpelihara secara kondusif dan konstruktif-produktif.

Pemprov Jatim pun terus berkomitmen untuk memperhatikan dan mengacu kepada regulasi dan ketentuan yang berlaku di bidang pengupahan, dengan tanpa mengorbankan kepentingan dunia usaha maupun kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerjanya.

“Iklim ketenagakerjaan yang sehat ini pada gilirannya akan berdampak baik terhadap masuk, berkembang, dan terpeliharanya iklim investasi di Jatim yang positif demi tumbuh kembangnya perekonomian Jatim yang diarahkan untuk sebesar-besar kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya dalam rilis Humas Pemprov Jatim. (istimewa/irs/madiuntoday)