Gelar Forum Kehumasan, Walikota Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan

MADIUN – Upaya memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja. Tapi, seluruh lapisan masyarakat juga bisa ikut terlibat di dalamnya. Sehingga, upaya pemberantasan hal negatif itu bisa berlangsung secara optimal.

Hal ini seperti yang ditekankan dalam kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun di Gedung Diklat, Kamis (21/11). Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘’Membangun Kota Madiun yang Bebas KKN Dengan Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Sosialisasi Pajak’’.

Tak hanya OPD, BUMD, camat, dan lurah saja, kegiatan tersebut juga menghadirkan insan pers, humas instansi, dan pelaku usaha wajib pajak di Kota Madiun. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber Koordinator Wilayah 6 KPK, Asep Rahmat Suanda.

Dalam kesempatan tersebut, Asep memberikan materi tentang pentingnya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan pengawasannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasang alat tapping box.

‘’Alat ini akan memantau transaksi di lokasi tempat usaha, misalnya hotel atau restoran, dan terkoneksi dengan badan pendapatan daerah (Bapenda, red),’’ terangnya.

Baca juga:   Gelar Sosialisasi Gemar Ikan, Walikota Imbau OPD Fokus Penanganan Stunting

Karena saling terkoneksi, maka transaksi di lokasi usaha akan mudah terpantau secara akurat. Dengan demikian, tidak ada penyelewengan pajak dari pengusaha ke pemerintah.

Sebaliknya, alat ini juga memudahkan pengusaha untuk membayar pajak sesuai dengan OPD yang menanganinya. ‘’Jadi tidak ada lagi bayar-bayar ke oknum lain yang tidak ada hubungannya dengan pembayaran pajak,’’ imbuhnya.

Menurut Asep, KPK mendorong bank daerah untuk menyediakan fasilitas berupa alat tapping box. Atau, aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk menghitung pembayaran pajak secara akurat. Dengan begitu, pendapatan suatu daerah dapat meningkat.

Sementara itu, Walikota Madiun Maidi juga menjelaskan bahwa Pemkot Madiun telah berupaya menjalankan pemerintahan secara transparan. Mulai dari sistem perizinan usaha yang mudah, mekanisme pembayaran pajak, hingga proses lelang suatu program atau kegiatan.

‘’Mari tanamkan pada diri kita, bahwa Kota Madiun ini kota kita bersama, mari dijaga bersama, bangun bersama, dan nikmati hasilnya juga bersama,’’ tegasnya. (Luki/irs/diskominfo)