Besaran UMK Ditetapkan, Disnaker Buka Pengajuan Penangguhan Hingga Akhir Tahun

MADIUN – Besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di wilayah Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Untuk Kota Madiun, UMK 2020 sebesar Rp 1.954.705,75.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Suyoto Harjo Wiyono pun menanggapi positif keputusan tersebut. Apalagi, besaran yang diputuskan oleh Gubernur pada 20 November lalu sesuai dengan usulan yang diajukan Pemkot Madiun sebelumnya.

‘’Besaran UMK Kota Madiun sesuai dengan rekomendasi Pak Walikota. Kenaikannya mencapai 8,51,’’ tuturnya saat diwawancarai, Kamis (21/11).

Keputusan inipun, lanjut Suyoto, akan segera disosialisasikan kepada para pengusaha. Disnaker juga membuka kesempatan bagi pengusaha yang ingin mengajukan penangguhan hingga 31 Desember 2019. Pengajuan penangguhan nantinya akan dikirimkan ke Gubernur dan dibahas bersama dengan Pemprov Jatim.

Baca juga:   Ada Ramayana Prime Hingga CGV Cinema, Ini Metamorfosis PLM

Lebih lanjut, Suyoto menjelaskan, pengajuan penangguhan tidak dapat dilakukan secara serta merta. Dibutuhkan penghitungan yang rinci, salah satunya terkait neraca laba-rugi perusahaan. Hal ini akan menjadi dasar untuk dapat menyetujui penangguhan tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini Suyoto belum menerima laporan atau pengajuan penangguhan dari perusahaan atas kenaikan UMK. Suyoto berharap, aturan ini dapat dijalankan oleh semua pengusaha. Agar meningkatkan kesejahteraan karyawan.

‘’Selama ini belum ada pengusaha yang mengajukan penangguhan. Kalaupun ada yang digaji di bawah UMK itu sudah kesepakatan perusahaan dengan karyawan. Kalau tidak sesuai perjanjian, karyawan bisa melaporkan ke kami,’’ paparnya. (WS Hendro/irs/madiuntoday)