MADIUN – Menjelang penghujung 2019, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan terkait birokrasi di lingkungan pemerintahan. Yakni, berupa pemangkasan jabatan Eselon III dan Eselon IV mulai 2020 mendatang. Kebijakan inipun mengundang perhatian banyak pihak. Tak terkecuali, Walikota Madiun Maidi.

Menanggapi kebijakan orang nomor satu di Indonesia tersebut, Walikota menuturkan bahwa hal itu akan mempercepat proses pengambilan keputusan. ‘’Sehingga, birokrasi yang bertele-tele dan panjang dapat segera diselesaikan apabila dikerjakan oleh Eselon I dan II saja,’’ ujarnya saat diwawancarai, Senin (2/12).

Menurut Walikota, birokrasi yang terlalu panjang tak dapat dipungkiri menghambat jalannya roda pemerintahan. Sehingga, keputusan yang seharusnya bisa segera diambil justru harus terganjal banyaknya tingkatan birokrasi.

Baca juga:   Selamatkan Aset, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Restorasi Ribuan Letter C

‘’Berjenjang kalau bagus ya bisa cepat. Tapi kalau ada satu saja yang trouble pasti akan ruwet,’’ jelasnya.

Meski begitu, Walikota tidak mau berandai-andai. Pihaknya masih mengunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan pemangkasan tersebut. Apapun keputusannya, Walikota menyatakan Pemkot Madiun siap menjalankan kebijakan presiden.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan bahwa pemangkasan eselon tidak akan berpengaruh terhadap pemangkasan pegawai maupun pengurangan penghasilan.

‘’Ini hanya untuk memangkas rentang pengambilan keputusan. Jadi kalau eselon III-IV berkurang, rentang jadi pendek, sekaligus dibuka ruang selebar-lebarnya untuk jabatan fungsional,” terangnya sebagaimana dikutip dalam Merdeka.com. (WS Hendro/irs/madiuntoday)