MADIUN – Berita bohong, ujaran kebencian, dan berita provokatif tengah marak di media sosial sekarang ini. Tak terkecuali di Kota Madiun. Hal itu bisa berujung konflik sosial jika berlarut. Salah satunya, terkait persidangan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota salah satu perguruan pencak silat di Kota Madiun.

Pesan provokatif tidak bertanggung jawab itu marak beredar di sejumlah media sosial. Pesan tentu cukup meresahkan. Berbagai upaya dilakukan perguruan terkait untuk meredam potensi agar tidak berkembang. Mulai himbauan langsung hingga menyebar surat edaran.

‘’Sudah kami antisipasi melalui surat edaran tertanggal 28 November kemarin. Surat kami sebar hingga cabang, ranting, dan rayon. Himbauan di dalamnya jelas dan tegas,’’ kata Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun Moerdjoko Hadi Wijoyo, Kamis (5/12).`

Dalam surat edaran tersebut disebutkan sejumlah hal yang harus dilakukan anggota PSHT. Di antaranya, menghormati dan menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan, menjaga nama baik persaudaraan, melarang anggota luar Kota Madiun untuk datang menghadiri sidang, tidak melakukan balas dendam, dan menjalin hubungan yang baik dengan perguruan pencak silat lain.

‘’Menjaga ketertiban dan keamanan tidak hanya saat sidang. Tetapi juga di internet dan media sosial. Warga PSHT harus menghindari hal-hal yang dapat memicu kegaduhan,’’ lanjutnya.

Moerdjoko juga menegaskan ketua cabang, ranting, komisariat, dan rayon bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dilakukan anggota maupun warga di wilayahnya. Selain itu, diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dan tidak bertindak semaunya sendiri. Pun, pelanggaran terhadap ketentuan organisasi, kamtibmas dan hukum akan mendapatkan tindak tegas dari pimpinan pusat maupun aparat keamanan.

‘’Jajaran pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate dari tingkat pusat sampai tingkat cabang, ranting, komisariat, rayon dan seluruh warga serta anggota yang menyatakan masih loyal dan tetap setia pada organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, harus tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan serta peraturan organisasi,’’ tegasnya.

Hal senada juga mengemuka dari Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Ketua PSHW Tunas Muda Agus Wiyono menghimbau agar saudara seperguruan untuk tetap sabar dan tidak mudah terpancing. Hal itu penting lantaran tindakan sembrono bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Baca juga:   UMK Madiun 2018 Diprediksi Naik Rp 131 Ribu, Ini Penjelasannya

‘’Tetap tenang dan sabar. Jangan bertindak semaunya sendiri. Semua di medsos yang sifatnya provokastif itu tidak perlu ditanggapi,’’ katanya.

Hal itu perlu lantaran kasus yang sedang berjalan sudah ditangani pihak berwajib. Agus menghimbau untuk menyerahkan semuanya kepada aparat yang berwewenang. Himbauan itu, lanjutnya, perlu disampaikan menindaklanjuti dua kejadian di daerah Kabupaten Madiun beberapa waktu lalu. Pihaknya bersama ketua PSHT Pusat Madiun Moerdjoko dan Kapolres serta Bupati Madiun hingga turun menenangkan massa. Beruntung kondisi dapat ditangani dengan baik.

‘’Kita sudah konsolidasi, siapa yang bersalah diselesaikan secara hukum. Tidak ada main hakim sendiri. Yang seperti itu akan mempertanggungjawabkan secara pribadi,’’ ungkapnya.

Mas Win, sapaan akrabnya, menambahkan tidak ada keberpihakan kepala daerah baik di Kota maupun Kabupaten Madiun kepada salah satu perguruan. Tindakan yang diambil semata menjalankan tugasnya sebagai pimpinan daerah untuk menjaga kondusifitas wilayahnya masing-masing. Dia berharap tidak ada lagi postingan-postingan bernada provokatif yang semakin menambah kegaduhan.

Senada dengan itu, Kapolres Madiun AKPB Nasrun Pasaribu menyebut seluruh elemen masyarakat harus bisa berfikir jernih untuk memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apalagi, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan wikayah yang kondusif. Terbukti dari tindak cepat elemen pemerintah dan Forpimda menangani setiap isu konflik yang berkembang tanpa melihat waktu.

‘’Semua aspirasi masyarakat sudah diakomodir secara baik. Sudahlah, jangan menciptakan stigma-stigma yang mengarah kepada kegaduhan,’’ tegasnya.

Apalagi, hal itu bisa mengarah kepada pelanggaran UU ITE. Hukumannya, juga cukup berat. Bisa empat sampai lima tahun penjara. Kapolres berharap masyarakat berperan aktif turut menjaga kondusifitas di Kota Madiun.

‘’Setiap keputusan tentu tidak dapat menyenangkan semua pihak. Tetapi yakinlah apa yang dilakukan Forpimda demi kebaikan bersama. Kebaikan Kota Madiun,’’ pungkasnya. (agi/madiuntoday)