Terima Penghargaan dari KemenPAN RB, Kota Madiun Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Di Posting Oleh madiuntoday

10 Desember 2019

JAKARTA – Tak butuh waktu lama bagi Kota Madiun untuk kembali berprestasi di tingkat nasional. Setelah menerima penghargaan Top 30 pengelola SP4N LAPOR! 2019, Pemkot Madiun hadir lagi menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Selasa (10/12), Pemkot Madiun dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam event Apresiasi dan Penganugerahan Pembangunan Zona Integritas Dalam Tata Kelola Pemerintahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan bagi instansi, lembaga, dan daerah yang berhasil membangun zona integritas secara massive hingga mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) itu diserahkan oleh MenPAN RB Tjahjo Kumolo. Serta, dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Dalam kegiatan ini, Kepala Dispendukcapil Kota Madiun Nono Djatikusumo hadir untuk menerima penghargaan dari MenPAN RB Tjahjo Kumolo.

Menghadiri kegiatan tersebut, Walikota Madiun Maidi pun mengungkapkan rasa bahagianya. Menurut walikota, hal ini tak akan tercapai tanpa kerja keras seluruh staf di lingkungan Pemkot Madiun. Khususnya, Dispendukcapil.

“Teman-teman di OPD dan seluruh bagian di pemkot sudah bekerja keras. Alhamdulillah, hari ini usaha itu mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Walikota juga menyebutkan, penghargaan ini bisa diraih juga atas dukungan seluruh lapisan masyarakat di Kota Madiun. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, maka korupsi di wilayah Kota Madiun dapat diberantas hingga tuntas.

Walikota pun berharap, penghargaan ini dapat dipertahankan oleh Pemkot Madiun. “Ada atau tidak ada penghargaan, komitmen memberantas korupsi harus kita tegakkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta aparatur sipil negara (ASN) selalu meningkatkan pelayanan yang berintegritas bagi masyarakat.

“Zona integritas di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke depan cakupannya harus terus diperluas, perubahannya harus semakin inovatif, terutama terhadap unit-unit yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat,” paparnya.

Sukses atau tidaknya agenda-agenda pembangunan yang diusung Presiden, lanjut wapres, akan sangat bergantung kepada keberhasilan reformasi birokrasi dan instansi pemerintah untuk utamanya unit layanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

Lebih lanjut, wapres mengatakan, peningkatan pelayanan yang berintegritas salah satunya dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

“Pemerintah harus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui transformasi digital, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berintegritas. ASN yang berintegritas akan memegang teguh prinsip kejujuran, konsistensi, orientasi pelayanan, inovatif, disiplin,” jelasnya.

Sementara itu, MenPAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, penghargaan diberikan atas pelayanan pemda yang diberikan kepada masyarakat. “Pengaduan yang cepat tanggap, cepat direspons, cepat ditindaklanjuti dengan perbaikan,” tuturnya.

Bagi lembaga maupun pemda lainnya yang belum mendapatkan penghargaan, Tjahjo berharap agar tetap semangat dan meniru daerah lainnya yang telah mendapatkan penghargaan. “Sehingga, ke depannya seluruh wilayah di Indonesia memiliki integritas yang sama dalam memerangi korupsi,” tandasnya. (WS Hendro/irs/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!