Terbukti Salahgunakan Jabatan, Oknum Polisi Kota Madiun Dipecat Dengan Tidak Hormat

Di Posting Oleh madiuntoday

17 Januari 2020

MADIUN – Tindakan tegas oleh aparat kepolisian tidak hanya diberlakukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Tapi juga, terhadap anggota yang terbukti oleh pengadilan telah melakukan tindak pidana dan pelanggaran berat.

Hal itu pula yang dilakukan Polres Madiun Kota terhadap anggotanya, AKP HN. Perwira pertama Polres Madiun Kota itu dicopot dari jabatannya karena melakukan penggelapan dalam jabatan. Yaitu, terhadap uang koperasi Primkop Polres Madiun Kota.

Tak tanggung-tanggung, kerugian yang diakibatkan dari tindakannya tersebut mencapai Rp 1 miliar. Atas tindakannya tersebut, AKP HN diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota kepolisian.

Prosesi upacara pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) berlangsung di halaman Polres Madiun Kota, Jumat (17/1). Kegiatan itupun dipimpin oleh Kapolres Madiun Kota AKBP R. Bobby Aria Prakasa. ‘’Ini merupakan konsekuensi. Sudah disampaikan sebelumnya, bagi anggota yang berprestasi akan diberikan reward. Sedangkan, yang melanggar aturan pasti dikenai punishment,’’ terang Bobby.

Tak hanya dicopot sebagai anggota kepolisian, AKP HN juga dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penetapan penjatuhan hukuman ini juga didasari Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2528/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019.

Selain AKP HN, Polres Madiun Kota juga melakukan upacara PTDH terhadap dua anggotanya Desember lalu. Yakni, Briptu RWB yang sebelumnya bertugas sebagai bintara di Polsek Sawahan.

Briptu RWB terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Kota Madiun menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dengan membayar denda Rp 800 juta subsider 2 bulan kurungan penjara.

Selain itu, sanksi tegas juga diberikan kepada Aiptu SU. Banit Satsabhara Polres Madiun Kota tersebut meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam kurun waktu 449 hari kerja secara berturut-turut (disersi). Atau, tidak melaksanakan dinas tanpa izin pimpinan. Terhitung sejak 21 Juni 2016 hingga 11 April 2018.

Bobby berharap, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian yang lainnya. Khususnya, anggota yang bertugas di wilayah Kota Madiun. Bahwa, siapapun yang melanggar aturan, akan dikenai sanksi tegas. ‘’Apalagi kepada anggota. Kalau terbukti bersalah, pasti kami tindak tegas,’’ tandasnya. (WS Hendro/irs/madiuntoday)

Artikel Terkait

Pemprov Jatim  Luncurkan Layanan Chatbot WA Covid-19

Pemprov Jatim Luncurkan Layanan Chatbot WA Covid-19

SURABAYA – Informasi seputar penanganan Covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Pemprov Jawa Timur meluncurkan layanan chatbot di aplikasi Whatsapp Messenger. Layanan chatbot dapat diakses melalui laman...

Don`t copy text!