Hadiri Musrenbang Kelurahan Winongo, Walikota Tekankan Peran Masyarakat dalam Pembangunan

Di Posting Oleh madiuntoday

23 Januari 2020

MADIUN- Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan masih akan terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Seperti yang terlihat pada Rabu (22/1) malam. Seusai menjadi narasumber dalam giat literasi TIK, Walikota Madiun Maidi menghadiri musrenbang Kelurahan Winongo.

Dalam kesempatan yang dihadiri perwakilan berbagai elemen masyarakat itu, walikota mengimbau kepada segenap masyarakat untuk urun rembuk dan berpartisipasi dalam pembangunan Kota Pendekar. Salah satu caranya yakni dengan memberikan masukan-masukan yang membangun bagi pemerintah daerah.

“Program-program pemerintah lima tahun kedepan sudah dirancang. Demi tercapainya program itu, tentu perlu dukungan masyarakat. Dengan begitu pembangunan dapat berjalan lancar dan kemajuan bisa tercapai bersama,” ungkap walikota saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Tak hanya mengajak masyarakat untuk ikut memberi usulan-usulan terkait pembangunan daerah, walikota juga mengajak segenap masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Walikota mengungkapkan dirinya menginginkan masyarakat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya agar dapat diperbaiki bersama.

Dalam kesempatan itu, walikota juga memaparkan beberapa progres pembangunan yang telah dilakukannya saat ini. Walikota Maidi mencontohkan, terkait pembangunan Patung Pendekar, progres sentra kuliner yang berada di sekitar rimba karya, dan beberapa pembangunan yang akan dikerjakan dalam beberapa waktu kedepan.

“Pasar bunga yang sekarang berada di belakang stadion akan saya pindah ke Gedung Bersama. Pasar Sleko tahun ini akan kita renovasi,” tegas walikota.

Terkait renovasi pasar sleko, dirinya mengatakan saat ini, persiapan teknis pembangunan tengah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun. Sedangkan, pengelolaan pedagang dipersiapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Menutup sambutannya, walikota berharap, masyarakat dapat memiliki dan memilah skala prioritas dalam pembangunan di wilayahnya.  Sehingga, dari hal tersebut, masyarakat dapat menentukan usulan yang sesuai dengan kebutuhan yang paling dasar. Tak hanya infrastruktur, tapi juga program pemberdayaan masyarakat.
(dhevit/kus/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!