Pemkot Fasilitasi Uji Kompetensi, Dewan Pers Beri Apresiasi

Di Posting Oleh madiuntoday

12 Februari 2020

MADIUN – Upaya Pemerintah Kota Madiun meningkatkan kompetensi pelaku media dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mendapat apresiasi Dewan Pers. Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menyebut langkah Pemkot Madiun itu sesuai dengan instruksi presiden untuk melindungi media massa. Salah satunya, turut mengembangkan kompetensi wartawan setidaknya di daerah masing-masing.

‘’Seperti yang disampaikan Presiden saat peringatan HPN di Banjarmasin kemarin, bahwa media massa harus dilindungi. Dalam artian yang good journalism atau media massa dengan karya yang baik, yang sesuai dengan standar dan kode etik,’’ kata Hendry usai menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) sebagai Puncak Peringatan Hari Pers di Kota Madiun, Rabu (12/2).

Perlindungan itu dinilai penting lantaran perusahaan media massa tengah mengalami banyak ancaman saat ini. Salah satunya, memburuknya kualitas jurnalistik dari pelaku media itu sendiri. Padahal, tuntutan masyarakat akan karya jurnalistik yang bermutu semakin besar. Media massa dengan karya biasa-biasa saja pastinya akan ditinggal. Karenanya, Hendry mengacungi jempol langkah Pemkot Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat dengan memberikan fasilitas UKW bagi wartawan.

‘’Ini fasilitas yang luar biasa. Harus dimanfaatkan. Bahkan, kalau perlu dipersiapkan semaksimal mungkin sebelum pelaksaan UKW,’’ tegasnya.

Hendry tak menampik UKW menjadi kendala tersendiri bagi wartawan. Sebab, biayanya tak murah. Wartawan wajib mengeluarkan Rp 2,5 juta lebih untuk sekali UKW. Apalagi, tidak sedikit perusahaan media massa yang enggan memfasilitasi wartawannya mengikuti UKW. Hal itu dibuktikan di Kota Madiun. Informasi yang didapatnya, hanya ada dua wartawan yang sudah mengantongi sertifikat uji kompetensi. Padahal, ada 50 lebih wartawan yang tercatat di Kota Madiun sampai saat ini.

‘’Kalau yang 50 ini nanti ikut dan lulus UKW, pastinya akan semakin banyak wartawan bersertifikat di kota ini. Harapannya, kualitas karya jurnalistik juga semakin meningkat,’’ jelasnya.

UKW, kata Hendry, penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan kekurangan seorang wartawan. Sebab, profesi wartawan bukan hanya diukur dari pengalaman dan masa kerja. Namun, juga pemahaman akan profesinya tersebut. Selain itu, sertifikasi UKW juga penting sebagai legalitas. Hal itu terbukti di sejumlah daerah yang hanya menerima wartawan bersertifikat.

‘’Di beberapa daerah itu sudah memberlakukan hanya wartawan bersertifikat yang boleh masuk kantor humas. Tetapi mereka juga memfasilitasi yang belum untuk dapat mengikuti UKW. Sertifikasi ini penting jika suatu saat ditugaskan di daerah seperti itu,’’ ungkapnya.

Hendry menambahkan, perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi dan kemajuan teknologi juga menjadi ancaman tersendiri bagi media massa. Masyarakat, lanjutnya, seringkali mengindahkan sumber informasi yang didapat. Alhasil, informasi yang dikeluarkan media massa resmi tidak lagi diperdulikan.

‘’Yang penting dapat informasinya dulu. Mereka tidak melihat dan tidak memperdulikan informasi itu dari mana,’’ terangnya.

Sedang, kemajuan teknologi memudahkan akses informasi. Hendry menyebut banyak perusahaan bukan media yang turut menyebarkan informasi. Baik yang membeli secara resmi maupun yang asal mencomotnya dari media. Hendry mencontohkan beberapa aplikasi di bidang layanan juga memberikan menu berita.

‘’Seperti yang kita ketahui aplikasi seperti Gojek dan lainnya juga menyediakan layanan berita. Artinya, kebutuhan informasi masyarakat ini juga dilirik perusahaan bukan media,’’ ungkapnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Ainur Rohim berharap fasilitas yang diberikan Pemkot Madiun dibarengi dengan sinergitas yang baik. Apalagi, pemerintah sudah sangat terbuka dengan media dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Sinergitas bisa terjalin baik dengan pemberitaan yang proporsional. Artinya, dalam menjalankan fungsi kontrol melalui kritikan dan saran seimbang dengan berita bernada apresiasi.

‘’Pemerintah perlu dikritik sebagai bentuk kontrol media. Tetapi saat pemerintah berprestasi juga harus diapresiasi. Porsinya harus seimbang,’’ pesan Ainur yang juga menjadi narasumber dalam FGD puncak peringatan HPN di Kota Madiun tersebut.

FGD yang difasilitasi Dinas Kominfo tersebut berlangsung seru lagi hangat. Walikota bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak membaur dengan awak media di Kota Madiun. Suasana kian hangat ketika walikota juga menyuapi sejumlah wartawan di sela acara. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Artikel Terkait

Gelar Evaluasi, Walikota Apresiasi Warga Patuhi Anjuran Tetap Di Rumah

Gelar Evaluasi, Walikota Apresiasi Warga Patuhi Anjuran Tetap Di Rumah

MADIUN – Setelah sekitar dua pekan menyelenggarakan patroli keliling setiap malam untuk menghalau warga yang keluar rumah, Pemerintah Kota Madiun mengadakan evaluasi. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (28/3) itu juga diikuti oleh Forkopimda lainnya di wilayah...

Alat Rapid Test Tiba, Jatim Tes Covid-19 Serentak Mulai Hari Ini

Alat Rapid Test Tiba, Jatim Tes Covid-19 Serentak Mulai Hari Ini

SURABAYA – Sebanyak 18.400 alat Rapid Test akhirnya tiba di Surabaya, Jawa Timur. Alat tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 8.400 dan sebanyak 10.000 rapid test bantuan dari Yayasan Tzu Chi Buddha. Mulai Jumat (27/3), Pemprov Jatim menggelar...