Gelar Uji Publik Raperda, Pemkot Tampung Aspirasi Masyarakat

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun menggelar uji publik rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Kegiatan tersebut berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Jumat (14/2).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun itu dihadiri oleh pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Madiun, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), serta perwakilan paguyuban pedagang di wilayah Kota Madiun.

Walikota Madiun Maidi pun tampak hadir membuka kegiatan tersebut. Menurut walikota, uji publik bertujuan mengakomodasi masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan isi raperda sebelum diajukan ke DPRD. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan poin-poin detail terkait isi raperda. Sehingga, dapat dibahas dan dievaluasi bersama masyarakat.

Dalam kesempatan itu, walikota juga menyampaikan bahwa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah ini merupakan program kerja yang telah disusun Pemkot Madiun dalam Panca Karya. Yakni, Peduli.

Baca juga:   Senam Lansia Bersama di HLUN, Walikota Harap Lansia Lebih Produktif

‘’Dengan jaminan ini diharapkan warga Kota Madiun bisa lebih sejahtera,’’ ujarnya saat diwawancarai setelah kegiatan berlangsung.

Menurut walikota, salah satu penyebab kemiskinan selama ini salah satunya berasal dari tidak adanya jaminan bagi tenaga kerja bukan penerima upah ketika terjadi kecelakaan kerja atau bahkan kematian. Sehingga, ketika tulang punggung keluarga jatuh, anggota keluarga lainnya sulit bangkit.

Terkait sasaran penerima, walikota menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi warga Kota Madiun yang tinggal dan bekerja di wilayah Kota Madiun. Untuk jumlah penerimanya, saat ini sedang dalam tahap pendataan di dinas tenaga kerja. (Luki/irs/diskominfo)