Bahas Tiga Raperda Baru, Pemkot-DPRD Sepakat Tuntaskan Kemiskinan di Kota Madiun

Di Posting Oleh madiuntoday

17 Februari 2020

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Langkah inipun didukung oleh DPRD Kota Madiun. Melalui sinergi yang kuat, keduanya mengusulkan rancangan peraturan daerah yang bertujuan untuk membantu warga kurang mampu di Kota Madiun.

Raperda pertama yang dibahas yaitu tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal. Melalui raperda ini, pemkot akan memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.

‘’Jadi, orang yang bekerja tapi tidak punya bos seperti pedagang, penjual makanan, PKL itu kami ikutkan jaminan sosial. Harapannya, ketika tulang punggung keluarga ini meninggal atau tidak bisa bekerja lagi, maka keluarganya punya modal untuk jaminan hidup,’’ terang Walikota Madiun Maidi saat ditemui setelah penyampaian nota penjelasan raperda di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (17/2).

Langkah serupa juga dilakukan oleh DPRD Kota Madiun. Yakni, melalui raperda inisiatif DPRD tentang santunan kematian bagi penduduk Kota Madiun. Untuk sementara, jumlah santunan yang disepakati Rp 1 juta.

‘’Harapannya, warga Kota Madiun yang kurang mampu dapat segera dituntaskan. Sehingga, tidak ada lagi orang kesusahan di Kota Madiun,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengungkapkan bahwa DPRD telah melaksanakan uji publik dengan OPD terkait, stakeholder, dan tokoh masyarakat terkait raperda inisiatif tersebut.

‘’Santunan ini sifatnya tidak wajib. Tapi jika warga Kota Madiun mau mengurusnya, bisa mendapatkan santunan kematian dari pemkot,’’ ujarnya.

Untuk mendapatkan santunan kematian tidak ada syarat khusus. Hanya cukup melengkapi syarat administrasi. Salah satunya, akta kematian.

Andi berharap, raperda ini dapat segera disahkan. Sehingga, dapat segera diterapkan dan dimanfaatkan oleh warga Kota Madiun. ‘’Kami targetkan selesai sebelum semester pertama di tahun 2020 ini. Sehingga, sudah bisa diterapkan pada pertengahan 2020,’’ tuturnya.

Selain itu, dalam rapat paripurna hari ini, Pemkot dan DPRD juga membahas raperda inisiatif DPRD tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD. (Dhevit/irs/diskominfo)

Artikel Terkait

Gelar Evaluasi, Walikota Apresiasi Warga Patuhi Anjuran Tetap Di Rumah

Gelar Evaluasi, Walikota Apresiasi Warga Patuhi Anjuran Tetap Di Rumah

MADIUN – Setelah sekitar dua pekan menyelenggarakan patroli keliling setiap malam untuk menghalau warga yang keluar rumah, Pemerintah Kota Madiun mengadakan evaluasi. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (28/3) itu juga diikuti oleh Forkopimda lainnya di wilayah...

Alat Rapid Test Tiba, Jatim Tes Covid-19 Serentak Mulai Hari Ini

Alat Rapid Test Tiba, Jatim Tes Covid-19 Serentak Mulai Hari Ini

SURABAYA – Sebanyak 18.400 alat Rapid Test akhirnya tiba di Surabaya, Jawa Timur. Alat tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 8.400 dan sebanyak 10.000 rapid test bantuan dari Yayasan Tzu Chi Buddha. Mulai Jumat (27/3), Pemprov Jatim menggelar...