Segera Disahkan, Pemkot Madiun Akan Beri Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal

Di Posting Oleh madiuntoday

17 Februari 2020

MADIUN – Para pekerja di sektor informal di Kota Madiun akan segera mendapatkan angin segar. Hal ini tak lain karena Pemkot Madiun segera menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mereka. Yakni, berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Penyelenggaraan jamsostek ini bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mekanismenya, pemkot mendaftarkan warganya yang bekerja di sektor informal. Kemudian, membayarkan premi sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun Tito Hartono menuturkan, pihaknya siap mengawal dan memberikan pelayanan terhadap pemkot dan warga Kota Madiun. ‘’Pelayanan pengobatan kecelakaan kerja kami sudah bekerjasama dengan rumah sakit di Kota Madiun. Sehingga, memudahkan bagi peserta ketika timbul resiko dari pekerjaannya,’’ tutur Tito.

Menurut Tito, kerjasama juga dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan rumah sakit terkait dokumen yang wajib disiapkan oleh keluarga peserta. Dengan demikian, keluarga peserta akan lebih mudah dalam proses pencairan biaya pengobatan.

Untuk jaminan kematian, lanjut Tito, ada dua jenis. Yakni, kematian yang disebabkan oleh resiko pekerjaan dengan nilai asuransi Rp 48 juta dan kematian yang disebabkan oleh hal lainnya di luar resiko pekerjaan dengan nilai asuransi Rp 42 juta.

Tito pun menjelaskan, jaminan kematian diajukan langsung oleh keluarga peserta ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Penerima asuransi adalah ahli waris sesuai diatur dalam undang-undang. Yakni, suami atau istri.

‘’Kalau tidak ada, akan diberikan kepada anaknya,’’ terang Tito. Jika peserta tidak memiliki anak, maka akan dilihat dua jalur vertikal ke atas dan ke bawah. Ke atas berarti orang tua atau kakek-nenek. Sedangkan, dua vertikal ke bawah adalah anak atau cucu.

Namun, jika peserta tidak memiliki semua unsur di atas, asuransi diberikan kepada saudara kandung. Jika tidak memiliki saudara kandung, diberikan kepada mertua. Jika tidak ada juga, akan diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh peserta sebagai ahli waris melalui surat wasiat.

‘’Jika semua itu tidak ada, akan tetap diberikan kepada lingkungan tempat tinggal peserta yang mengurus pemakaman berupa uang kubur. Sehingga, hak peserta tetap kami berikan,’’ tegasnya.

Terkait premi yang harus dibayarkan oleh pemkot, Tito menjelaskan bahwa jaminan kecelakaan kerja dihitung 1 persen dari besaran pendapatan peserta. Dalam hal ini, besaran pendapatan yang dilaporkan oleh pemkot sebesar Rp 1 juta per orang. Berarti, premi jaminan kecelakaan kerja yang wajib dibayar adalah Rp 10 ribu per orang.

Sedangkan, untuk premi jaminan kematian adalah flat. Yakni, Rp 6.800. ‘’Sehingga, total yang dibayarkan pemkot setiap bulan adalah Rp 16.800 per orang,’’ imbuhnya.

Untuk jumlah peserta yang akan mendapatkan jaminan ini, pemkot masih belum dapat memastikan. Sebab, saat ini masih dalam tahap pendataan di Dinas Tenaga Kerja.

‘’Jika ini segera diterapkan, Kota Madiun akan menjadi daerah ketiga secara Nasional yang telah menerapkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah setelah Raja Ampat dan Sorong,’’ tandasnya. (Dhevit/irs/madiuntoday)

Artikel Terkait

Gelar Evaluasi, Walikota Apresiasi Warga Patuhi Anjuran Tetap Di Rumah

Gelar Evaluasi, Walikota Apresiasi Warga Patuhi Anjuran Tetap Di Rumah

MADIUN – Setelah sekitar dua pekan menyelenggarakan patroli keliling setiap malam untuk menghalau warga yang keluar rumah, Pemerintah Kota Madiun mengadakan evaluasi. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (28/3) itu juga diikuti oleh Forkopimda lainnya di wilayah...

Alat Rapid Test Tiba, Jatim Tes Covid-19 Serentak Mulai Hari Ini

Alat Rapid Test Tiba, Jatim Tes Covid-19 Serentak Mulai Hari Ini

SURABAYA – Sebanyak 18.400 alat Rapid Test akhirnya tiba di Surabaya, Jawa Timur. Alat tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 8.400 dan sebanyak 10.000 rapid test bantuan dari Yayasan Tzu Chi Buddha. Mulai Jumat (27/3), Pemprov Jatim menggelar...