Iuran BPJS Naik Lagi, Pemerintah Pusat Buat Skema Subsidi Hingga Peningkatan Layanan Kesehatan

Di Posting Oleh madiuntoday

14 Mei 2020

MADIUN – Turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tak ayal memunculkan polemik di masyarakat. Apalagi, perpres ini ditetapkan kurang dari 3 bulan setelah putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan menyelenggarakan video conference bersama awak media yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum melalui live streaming di Youtube Kemenkeu, Kamis (14/5).

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa mengatakan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan bukan sekadar menutup defisit keuangan yang terjadi di lembaga tersebut. Tapi juga sebagai upaya pemerintah yang memperhatikan putusan MA untuk meningkatkan manfaat dan pelayanan kebutuhan dasar. Serta, menjaga ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berkesinambungan.

Tarif baru BPJS Kesehatan berlaku pada 1 Juli 2020. Kenaikannya yakni kelas 1 menjadi Rp 150 ribu, kelas 2 Rp 100 ribu, dan kelas 3 Rp 35 ribu. Namun, khusus kelas 3 berlaku mulai 2021.

‘’Sebenarnya di kelas 3 ada kenaikan menjadi Rp 42 ribu. Namun, masyarakat hanya membayar Rp 25.500 karena ada subsidi Rp 16.500 dari pemerintah pusat. Dalam hal ini sudah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 3,1 triliun,’’ paparnya.

Sedangkan pada 2021 nanti, iuran peserta kelas 3 naik menjadi Rp 35 ribu. Itupun mendapatkan subsidi Rp 7 ribu dari pemerintah. Karena besaran iuran sebenarnya tetap Rp 42 ribu. ‘’Jadi, tidak ada istilahnya pemerintah tidak hadir. Justru, dengan perpres baru ini menjamin kehadiran pemerintah untuk membantu rakyat,’’ tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK selaku Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Tubagus Achmad Choesni menegaskan bahwa terbitnya Perpres 64 Tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Seluruh kementerian terkait telah berupaya untuk mewujudkannya. Ada kerjasama dan supervise untuk memastikan semuanya berjalan lebih baik.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pun menambahkan, terbitnya Perpres 64/2020 bukan melanggar konstitusi. Justru, menghormati keputusan tersebut. ‘’Karena dalam putusan MA itu ada 3 opsi. Yakni, mencabut, mengubah, atau melaksanakan (Perpres 75 Tahun 2019,red). Pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah. Jadi, masih dalam koridor itu,’’ tandasnya. (Dhevit/irs/madiuntoday)

Artikel Terkait

Masuki Musim Tanam, Disperta Bagikan Pupuk Gratis ke Petani

Masuki Musim Tanam, Disperta Bagikan Pupuk Gratis ke Petani

MADIUN- Meskipun lahan produktif di Kota Madiun terus menyusut lantaran beralih fungsi, tak lantas hal tersebut membuat pemkot setempat mengesampingkan persoalan pertanian. Justru, berbagai upaya guna memaksimalkan produksi optimal di bidang agrikultur terus dikebut....

Don`t copy text!