Dorong Pengelolaan Manajemen Resiko di Tingkat Daerah, BPKP Gelar Webinar

Di Posting Oleh madiuntoday

29 Juli 2020

MADIUN – Pemerintah daerah wajib menerapkan dan mengelola manajemen resiko agar target program prioritas yg telah direncanakan dapat tercapai.

Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak H. Simanjuntak saat menggelar webinar BPKP dengan tema “Risk Management in Public Sector” yang dihadiri secara daring oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto bersama Inspektorat Kota Madiun, Rabu (29/7).

Pada webinar tersebut, Tumpak juga mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) agar mampu menerapkan manajemen resiko dan melakukan pengawasan pada area-area yang beresiko tinggi melalui pengawasan internal berbasis resiko (PIBR).

“Untuk itu, APIP wajib meningkatkan kompetensi secara kontinual,” tuturnya. Hal ini dilakukan agar APIP mampu memberikan jaminan terhadap manajemen resiko. Serta, mengawal kepatuhan entitas melalui penerapan PIBR.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Dengan penerapan manajemen resiko, diharapkan setiap OPD yang masih memiliki kekurangan dalam tata kelola pemerintahan dapat berbenah supaya lebih baik.

“Pengawasan dan evaluasi juga tentunya selalu dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” ujarnya.

Dalam webinar tersebut, BPKP juga menghadirkan narasumber ahli. Yakni, CEO Satarla Risk Management Sarah Gordon yang menjelaskan tentang manajemen resiko pada sektor publik. Serta, upaya untuk membangun, mengimplementasikan, dan penilaiannya. (WS Hendro/irs/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!